Ketika Hamas Terima Solusi Dua Negara dan Israel Menolaknya
Kedua, apakah Otoritas Palestina (PA) akan terlibat? Rencana Trump menyatakan otoritas transisi akan mengendalikan Gaza sampai “Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya” dan “dapat mengambil alih kendali Gaza dengan aman dan efektif”. Namun, masih belum jelas siapa yang akan memverifikasi kesiapan PA atau tolok ukur apa yang harus dipenuhi agar PA bisa mengelola wilayah tersebut. Tidak ada jadwal waktu, hanya pernyataan yang samar.
Bahasa dalam proposal juga memperlakukan Gaza sebagai entitas independen, bukan bagian dari Palestina yang harus disatukan dengan sisa wilayah Palestina yang diduduki. Sementara itu, Netanyahu, yang mengatakan ia menyetujui proposal itu, hampir menutup kemungkinan kembalinya PA ke Gaza. “Gaza tidak akan dikelola oleh Hamas, maupun oleh Otoritas Palestina,” kata Perdana Menteri Israel, berdiri di samping Trump.
Ketiga, bagaimana pasukan internasional akan dibentuk? Rencana tersebut menyebut Gaza akan diamankan oleh “Pasukan Stabilitas Internasional sementara”, tetapi dari mana pasukan ini akan datang dan apa mandatnya?
Tidak jelas negara mana yang bersedia mengirim pasukan ke Gaza, atau negara mana yang diterima dalam rencana tersebut. Proposal juga tidak menjelaskan tanggung jawab dan aturan keterlibatan pasukan perdamaian ini.
Apakah mereka akan bertindak sebagai tentara, kepolisian, atau pasukan pengamat? Apakah mereka ditugaskan menghadapi Hamas? Apakah mereka bisa melawan pasukan Israel untuk melindungi warga Palestina?
Keempat, kapan Israel akan mundur? Proposal menyatakan Israel akan mundur dari Gaza “berdasarkan standar, tonggak, dan jadwal yang terkait dengan demiliterisasi”. Sekali lagi, ketentuan ini tidak menetapkan jadwal penarikan Israel atau standar jelas bagaimana dan kapan hal itu terjadi. Selain itu, disebutkan Israel akan tetap memegang “perimeter keamanan” di Gaza sampai wilayah itu “benar-benar aman dari ancaman teror yang bangkit kembali”. Tetapi tidak ada keterangan siapa yang akhirnya akan memutuskan kapan syarat-syarat tersebut terpenuhi.
Kelima, apakah kemerdekaan Palestina termasuk kemungkinan? Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan beberapa sekutu “dengan bodohnya mengakui negara Palestina… tetapi saya kira mereka melakukan itu karena sangat lelah dengan situasi yang terjadi”. Proposal hanya menyinggung kemungkinan kemerdekaan Palestina dengan syarat-syarat yang samar dan berlapis ketidakpastian.
“Selama pembangunan kembali Gaza berlangsung dan program reformasi PA dijalankan dengan setia, kondisi mungkin akhirnya siap untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” demikian bunyi rencana itu.
Jadi, pembangunan Gaza dan reformasi PA menjadi syarat. Bahkan setelah itu, pembicaraan tentang negara Palestina “mungkin” bisa dilakukan, tetapi tidak dijamin. Proposal juga tidak mengakui hak atas kemerdekaan Palestina, melainkan hanya mengakui bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan rakyat Palestina. Seperti ketentuan lainnya, poin ini juga dibungkus dengan ketidakjelasan dan ambiguitas.
Walhasil, Hamas sendiri masih mempelajari dengan serius usulan Trump yang sangat menguntungkan Israel ini. Hamas tentu berdialog dengan pemimpin negara-negara yang saat ini terus melindunginya, seperti Turki, Iran, Qatar dan Malaysia.
Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Hamas dan Palestina. Semoga kehinaan terus melanda pemimpin Israel dan Amerika yang mendukung pembantaian 66 ribu kaum Muslim Gaza saat ini. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Wallahu azizun hakim. []
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
Catatan: Data-data dalam artikel ini dibantu AI.
