Ketika Hamas Terima Solusi Dua Negara dan Israel Menolaknya

Sementara itu, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel pada Februari 2024 menyatakan,”Kami tidak akan pernah setuju pada gagasan negara Palestina, terutama setelah pembantaian 7 Oktober. Negara Palestina adalah ancaman eksistensial bagi Israel.” Ia juga menyatakan,” “Sebuah negara Palestina akan menjadi negara teroris yang akan membahayakan eksistensi Israel dan tekanan internasional untuk mendirikannya adalah ketidakadilan skala historis.”

Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel pada Februari 2024 menyatakan,“Pendirian negara Palestina berarti pendirian negara Hamas.” Ia menyebut solusi dua negara sebagai “mimpi buruk” dan menegaskan bahwa seluruh tanah antara sungai Yordan dan Laut Mediterania adalah milik Israel.

Knesset, parlemen Israel juga menolak pembentukan negara Palestina jika itu dipaksakan dari luar Israel. Netanyahu berkata bahwa Knesset bersatu menolak pendirian negara Palestina yang dikenakan pada mereka.

Amerika Serikat ‘selalu’ mendukung kebijakan Israel. Amerika (dan Inggris) yang merupakan ibu dari negara Palestina, menempatkan Israel sebagai keamanan utamanya. Maka jangan heran dukungan politik dan militer selalu diberikan kepada Israel.

Sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023, AS telah mengucurkan sekitar US$17,9 miliar dalam bantuan militer kepada Israel hingga 2024 (tahun ke tahun), termasuk pembelian amunisi, senjata, dan perlengkapan perang. Di antara bantuan tersebut: peralatan dari stok militer AS, senjata dari katalog militer, pendanaan untuk memperkuat pertahanan rudal (iron dome, dan sistem lainnya).

Pada Agustus 2024, AS menyetujui penjualan senjata senilai US$20 miliar kepada Israel: bagian dari paketan ini termasuk lebih dari 50 pesawat tempur F-15, rudal udara ke udara (AMRAAM), amunisi tank, mortir, kendaraan militer. Penjualan darurat senjata senilai sekitar US$2,7 miliar disetujui Maret 2025, termasuk bom, warhead, kit pemandu bom, dukungan logistik dan teknis lainnya. AS juga mendanai penggantian amunisi dan peluru untuk sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David’s Sling, dan sistem pertahanan lainnya.

AS dan Israel punya Memorandum of Understanding (MoU) yang menjamin bantuan tahunan militer sekitar US$3,8 miliar hingga 2028. Dukungan ini meliputi juga pelatihan, kolaborasi intelijen, dan teknologi militer canggih. AS menjadi pemasok utama senjata dan sistem pertahanan Israel. Sebagian besar impor senjata Israel di tahun-tahun terakhir datang dari AS.

Selain dukungan militer, AS juga mendukung Israel secara politik/diplomatik. AS sering menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi anti-Israel. Dukungan diplomatik juga diberikan lewat pembentukan atau izin penjualan senjata meski ada kritik atas korban sipil dan pelanggaran HAM.

Pada 18 September 2025, Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, serta akses bantuan kemanusiaan dan pembebasan sandera. Resolusi tersebut didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, menjadikannya veto keenam AS terkait konflik ini sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

Pada 29 September 2025 lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang dikenal sebagai “Inisiatif Gaza Baru”. Beberapa poin penting dari usulan Trump ini adalah:

• Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan: Gencatan senjata segera akan diberlakukan, diikuti dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza
• Pengembalian Sandera: Semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan dikembalikan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai.
• Amnesti dan Demiliterisasi: Anggota Hamas yang menyerahkan senjata dan berkomitmen pada perdamaian akan mendapatkan amnesti. Gaza akan didemiliterisasi sepenuhnya.
• Pemerintahan Transisi: Gaza akan dipimpin oleh badan pemerintahan teknokratik di bawah pengawasan internasional, termasuk “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
• Zona Ekonomi Khusus: Pembangunan ekonomi akan dipimpin oleh para ahli dari kota-kota Timur Tengah yang sukses, dengan pembentukan zona ekonomi khusus untuk memulihkan perekonomian Gaza.
• Penolakan Hamas terhadap Peran Pemerintahan: Rencana ini melarang Hamas dari peran pemerintahan di Gaza dan mengharuskan reformasi oleh Otoritas Palestina untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri bagi Palestina di masa depan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut gembira dan menerima rencana Trump sepenuhnya. Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat juga mendukungnya. Negara-negara Arab dan Muslim secara umum menyambut baik inisiatif ini, meskipun beberapa pihak menginginkan klarifikasi lebih lanjut mengenai implementasinya.

Kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya, menyatakan bahwa kelompoknya akan mempelajari rencana tersebut dengan itikad baik dan bertanggung jawab sebelum memberikan tanggapan resmi.

Seorang jurnalis Amerika asal Libanon, Ali Harb membuat lima catatan untuk usulan 20 poin perdamaian dari Presiden Trump itu. Pertama, bagaimana Gaza akan diperintah? Proposal membayangkan “pemerintahan transisi sementara berupa komite Palestina teknokratis dan apolitis” yang akan mengawasi urusan wilayah tersebut. Namun, tidak dijelaskan bagaimana panel ini dibentuk atau siapa yang memilih anggotanya.

Selain itu, rencana tersebut menyebutkan bahwa Trump dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, akan memimpin “Dewan Perdamaian” yang akan mengawasi komite pemerintahan. Tetapi rencana itu tidak menjelaskan sifat hubungan antara dewan ini dengan komite Palestina, atau pada tingkat apa keputusan sehari-hari akan dibuat.