Ketika Hamas Terima Solusi Dua Negara dan Israel Menolaknya
Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak melihat ada perbedaan substansial pada sikap Hamas. Menurut pejabat AS, dokumen itu hanyalah “make-up” untuk memperbaiki citra Hamas di Barat. AS tetap memasukkan Hamas dalam daftar organisasi teroris.
Beberapa pejabat Fatah menyambut hati-hati. Mereka menilai dokumen ini “kemajuan positif” karena membuka jalan bagi konsensus nasional soal negara Palestina 1967. Namun, Fatah juga menekankan bahwa Hamas tetap harus menerima proses politik yang diakui internasional.
Mesir dan Qatar saat itu menyambut baik karena dianggap bisa mempermudah rekonsiliasi antar faksi Palestina (Hamas-Fatah). Qatar memberi ruang agar Hamas terlihat lebih moderat di mata dunia.
Uni Eropa mencatat dokumen ini sebagai perubahan retorika positif, terutama poin yang memisahkan “Yahudi” dari “Zionisme” (tidak lagi memakai bahasa antisemit eksplisit seperti Piagam 1988). Namun UE tetap mendesak Hamas menerima perundingan damai formal.
Kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya dalam wawancaranya dengan Associated Press (25 April 2024) di Turki menyatakan,“Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina [PLO] … membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan Tepi Barat. Jika sebuah negara Palestina yang berdaulat dibentuk di sepanjang garis pra-1967, dan pengungsi Palestina bisa kembali sesuai resolusi internasional, maka sayap militer kami akan dibubarkan.” Ia juga menyatakan Hamas bersedia menyetujui gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dengan Israel, dan bahwa mereka akan meletakkan senjata serta bertransformasi menjadi partai politik jika sebuah negara Palestina merdeka didirikan di sepanjang batas pra-1967.
“Semua pengalaman orang-orang yang berjuang melawan penjajah, ketika mereka menjadi merdeka dan memperoleh hak serta negara mereka, apa yang dilakukan kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan pasukan pertahanan mereka menjadi tentara nasional,” kata al-Hayya.
Begitu pula sebelumnya, pejabat senior Hamas, almarhum Ismail Haniyah pada 1 November 2023, menyatakan,“Kami siap untuk negosiasi politik menuju solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, asalkan perang dihentikan, koridor kemanusiaan dibuka, dan bantuan bisa masuk Gaza.”
Perkembangan lebih lanjut, pada 12 September 2025 lahir Piagam New York, yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Ini adalah deklarasi internasional yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Deklarasi ini menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan semua sandera, pembentukan negara Palestina yang berdaulat di samping Israel, dan pengakuan terhadap hak-hak Palestina. Deklarasi ini juga mengutuk serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas dan menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut. Sebanyak 142 negara anggota PBB mendukung deklarasi ini, sementara 10 negara menentangnya
Ironisnya, ketika Hamas dan dunia internasional setuju dengan solusi dua negara, Israel (dan Amerika) menolaknya. Netanyahu dalam beberapa pidatonya menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat penuh. “Negara Palestina akan menjadi ancaman bagi eksistensi Israel,” ujarnya dalam kampanye 2015. Sikap ini berlanjut hingga kini, dengan perang besar yang meluluhlantakkan Gaza dan kebijakan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Pada Januari 2024, Netanyahu menyatakan,”Dalam masa depan, negara Israel harus menguasai seluruh wilayah dari Sungai (Yordan) hingga Laut (Mediterania).” Dalam Pidato di Sidang Umum PBB, 26 September 2025 lalu, ia menyatakan, “Saya menolak solusi dua negara. Itu kegilaan belaka… Penolakan terhadap solusi dua negara bukan hanya kebijakan saya, tetapi kebijakan rakyat saya dan Negara Israel.”
Netanyahu secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap visi “Greater Israel” dalam sebuah wawancara dengan i24NEWS pada Agustus 2025. Dalam wawancara itu, ia merasa dirinya berada dalam “misi sejarah dan spiritual” dan sangat terhubung dengan visi Tanah Perjanjian dan Greater Israel.
