Ketika ‘The Great Satan’ dan Rezim Otoriter Melarang Ikhwanul Muslimin

Di Lebanon meski Ikhwan bukan aktor utama politik seperti Hizbullah, tapi ia bergerak aktif di bidang pendidikan, dakwah dan politik Sunni kemarahan basis Sunni. Tuduhan AS dibaca sebagai keberpihakan pada Israel dan pelemahan aktor Sunni non kekerasan. AS juga terlihat ingin mengisolasi Hamas lebih jauh.

Selain tiga negara Arab di atas, Uni Emirat Arab (UEA) adalah salah satu negara yang paling agresif dalam memerangi Ikhwan. Sejak 2014, UEA melarang Ikhwan dan seluruh afiliasinya, serta aktif mendorong kriminalisasi Ikhwan di tingkat regional dan internasional. Bagi UEA, Ikhwan adalah ancaman langsung terhadap stabilitas rezim dan model negara sekuler-otoriter yang mereka bangun.

Arab Saudi melarang Ikhwan 2014 melalui dekrit resmi kerajaan yang memasukkan Ikhwan ke dalam daftar organisasi teroris/ekstrimis dan mengancam hukuman bagi siapa pun yang terlibat atau tampil memberi dukungan kepada mereka. Kerajaan menurunkan aturan : melarang keanggotaan dan dukungan terhadap Ikhwan, termasuk ujaran dan penulisan simpati ideologi mereka. Saudi juga mengancam hukuman 3–20 tahun penjara bagi warga yang terlibat atau memberi dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok yang masuk daftar teroris.

Saudi melarang Ikhwan karena kelompok ini dianggap sebagai ancaman stabilitas negara. Pemerintah Saudi menilai Ikhwan dan ideologinya berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial dalam negeri, terutama karena sifatnya sebagai gerakan politik Islam yang memiliki basis massa. Selain itu, Ikhwan juga dianggap berideologi ekstrim dan beresiko memicu konflik serta mengancam tatanan mornarki konservatif. Ini karena Ikhwan sangat vokal dalam mendukung gelombang pro demokrasi di beberapa negara Arab. Bersamaan dengan pelarangan Ikhwan, Saudi mendukung gerakan Salafi yang apolitis.

Bahrain menyusul langkah Saudi dan UEA pada tahun yang sama. Meski jumlah Ikhwan di Bahrain tidak sebesar di Mesir atau Yordania, negara itu tetap menganggapnya berbahaya dalam konteks oposisi politik dan ketegangan internal kerajaan.

Di luar Timur Tengah, Austria menjadi negara Eropa pertama yang melarang Ikhwanul Muslimin pada 2021. Pemerintah Austria melarang simbol, organisasi, dan aktivitas Ikhwan dengan alasan ekstremisme politik dan ancaman ideologis, meski tidak mengaitkannya langsung dengan aksi teror bersenjata. Langkah ini memicu perdebatan luas tentang kebebasan politik dan standar ganda Eropa.

Melihat pelarangan Ikhwan di berbagai negara ini, terlihat bahwa Islam politik yang demokratis tidak diberi ruang hidup di kawasan yang mengklaim negaranya ingin stabilitas. Ikhwan bukan tanpa kritik, tetapi pelarangannya di berbagai negara lebih mencerminkan ketakutan rezim terhadap perubahan, bukan ancaman keamanan semata. Negara-negara itu mengkriminalisasi pilihan politik rakyatnya sendiri.

Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) adalah gerakan Islam transnasional terbesar di dunia. Cabangnya ada di lebih 100 negara. Ikhwan didirikan oleh ulama besar Mesir Hasan al Bana dan kawan-kawan. Ia lahir sebagai gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Dalam sejarahnya, Ikhwan berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu memobilisasi massa, membangun jaringan sosial, dan mengkhawatirkan rezim-rezim Arab, karena ia menantang kekuasaan otoriter melalui jalur elektoral (pemilu).

Di Mesir, Ikhwan membuktikan kekuatannya lewat kemenangan Muhammad Mursi dalam pemilu presiden 2012, pasca-Arab Spring. Ini adalah momen bersejarah: untuk pertama kalinya, seorang kader Ikhwan memimpin negara Arab terbesar. Namun bulan madu Ikhwan dan negara ini terlalu singkat. Kudeta militer 2013 yang dipimpin Abdul Fattah as Sisi—dengan dukungan diam-diam Amerika Serikat dan sekutu Teluk—mengakhiri eksperimen demokrasi tersebut. Ikhwan kemudian dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Baca: BNPT Keliru, Memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam Kelompok Intoleran

Kecaman kepada The Great Satan dan Rezim Otoriter

Noam Chomsky, intelektual kritis Amerika, sejak lama menyoroti standar ganda Washington. Dalam banyak tulisannya, Chomsky menegaskan bahwa bagi AS, demokrasi hanya diterima sejauh hasilnya sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka. “Jika pemilu menghasilkan kekuatan yang menentang dominasi AS, maka demokrasi itu akan dianggap ancaman,” tulis Chomsky dalam berbagai esainya tentang Timur Tengah.

Ikhwan adalah contoh klasik. Ia masuk parlemen, mengikuti pemilu, dan memiliki basis sosial nyata. Namun ketika kekuatan ini berpotensi menggeser arsitektur kekuasaan lama -yang selama puluhan tahun setia pada Amerika- maka maka Ikhwan diposisikan sebagai ancaman.

William Blum, jurnalis dan sejarawan Amerika, bahkan lebih tajam. Dalam bukunya “Rogue State” dan “Killing Hope”, Blum menyebut AS secara konsisten memusuhi gerakan politik mana pun yang berpotensi mandiri dan anti-hegemoni, terlepas dari apakah gerakan itu komunis, nasionalis, atau Islamis. “Masalah Amerika dengan Ikhwan bukan kekerasan, tapi kemandirian politik,” tulis Blum dalam salah satu kolomnya.