Ketika ‘The Great Satan’ dan Rezim Otoriter Melarang Ikhwanul Muslimin

Pakar Timur Tengah, Marc Lynch dari George Washington University menyebut bahwa Islam politik elektoral seperti Ikhwan “mengganggu tatanan regional” karena memberi alternatif legitimasi selain monarki dan militer. Dalam sistem otoriter yang stabil berkat dukungan AS, legitimasi rakyat adalah dianggap sebagai ancaman nyata.

Di sinilah standar ganda AS tampak telanjang. Amerika kadang mendukung kelompok bersenjata ketika menguntungkan—seperti Mujahidin Afghanistan pada 1980-an atau kelompok oposisi Suriah tertentu—namun memusuhi Ikhwan yang justru bermain dalam aturan demokrasi.

Amerika juga tidak melakukan pengecaman terhadap kudeta yang dilakukan Jenderal as Sisi di Mesir. Selain itu juga membuarkana pelanggaran HAM berat di Mesir pasca-kudeta 2013: pembantaian Rabaa, pemenjaraan puluhan ribu aktivis Ikhwan , dan pembungkaman total oposisi.

Menurut profesor ilmu politik Gilbert Achcar, dukungan AS terhadap rezim anti-Ikhwan di Timur Tengah adalah bagian dari aliansi tak tertulis antara Washington, monarki Teluk, dan Israel. Ikhwan dipandang sebagai ancaman ganda: bagi kepentingan Israel dan bagi tatanan regional pro-AS.

Walhasil, pelarangan Ikhwanul Muslim oleh Amerika dan beberapa negara Arab ini, menunjukkan bahwa jalan demokrasi yang ditempuh oleh kelompok Islam politik, masih menjadi ancaman bagi kepentingan mereka. Alasan stabilitas dan ancaman radikalisme menjadi jargon untuk melanggengkan kekuasaan mereka yang otoriter. Tapi negara-negara (Arab) yang memusuhi kehendak rakyatnya sendiri, tidak akan menjadi negara besar yang menjadi teladan bagi masyarakat di dunia. Negara itu hanya menjadi Pak Turut dan selalu bergantung pada “The Great Satan” yang pada hakikatnya memusuhi Islam. Wallahu azizun hakim. []

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.