Marsose dan Pengkhianat NKRI dalam Pemilu 2024
Hamka dalam bukunya “Dari Perbendaharaan Lama” menuliskan tentang pengkhianatan Marsose si tentara upahan Belanda yang mengkhianati pejuang kemerdekaan.
Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar 71 persen tentara Belanda dalam Marsose ataupun KNIL itu adalah orang Indonesia sendiri.
Artinya jika kita melihat 100 orang tentara Belanda pada tahun 1820-an, maka 71 orang diantara mereka adalah orang Indonesia pribumi sendiri.
Ada yang menjadi pengkhianat sampai mati dan ada juga diantara mereka yang akhirnya mengkhianati pengkhianat dengan kembali mengabdi kepada ibu pertiwi.
Kalau kita baca perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan para pahlawan kemerdekaan lainya juga yang menjadi penghalang perjuangan mereka terdiri dari pimpinan masyarakat pribumi yang bekerja untuk belanda.
Lalu apa yang melatarbelakangi motivasi mereka menjadi pengkhianat kepada bengsa, agama dan negara sendiri?
Lagi-lagi demi uang, pangkat dan jabatan yang sedikit
Sejarah seperti berulang dimana mereka yang diberi amanat untuk menjalankan pemilu yang jujur dan adil telah mengkhianati amanat konstitusi dan undang-undang itu pada pemilu kali ini.
Demi uang, pangkat dan jabatan mereka sanggup menjajah kemerdekaan sosial, politik, ekonomi, pembangunan dan budaya bangsa sendiri.
Penipuan berjalan secara masif dan kasat mata jika kita ikuti sosial media yang mana tidak mungkin orang akan berbohong secara berjamaah.
Suara satu TPS yang hanya maksimal 300 suara menjadi 800 bahkan ada yang dapat belasan ribu suara. Suara C1 yang tidak sesuai dengan data di KPU. Mereka yang menusuk kertas suara secara berjamaah dan banyak lagi yang menyakitkan dan memalukan di zaman ICT yang modern ini dimana orang lebih dulu tahu sebelum TV Radio Surat kabar memberitakannya.
Jelas, pengkhianatan mereka membahayakan masa depan negara yang akan beralih dari sistem demokrasi menuju sistem monarki.
Pengkhianatan mereka akan mengubah Indonesia dari sebuah negara yang menjamin kedaulatan rakyat menjadi sebuah negara dengan sistem kedaulatan oligarki.
Ini belum lagi pengkhianatan mereka terhadap sembilan asas good governance seperti supremasi hukum dan sebagainya.
Pengkhianatan mereka sedang menjerumuskan negara pada budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang pernah dilawan oleh anak bangsa ini dengan fikiran, tenaga, harta, darah dan nyawa pada reformasi 1998.
Jelas mereka tidak Pancasilais karena mengkhianati asas ketuhanan yang mengajarkan untuk Hamba berbuat baik. Mereka juga menghianati asas adil dan beradab, asas demokrasi dalam sila keempat dan mengkhianati keadilan sosial di dalam negara.
Pembohong menjadi anutan dan yang benar menjadi musuh negara. Orang pintar disingkirkan seperti di zaman Polpot modern, orang bodoh menjadi pahlawan.
Jika pengkhianatan ini tidak segera dihentikan, maka Indonesia akan menuju kepada sebuah negara gagal dimana kemiskinan, pengangguran, kriminalitas akan meningkat secara drastis.[]
Afriadi Sanusi PhD., Aktivis Good Governance dan antikorupsi.
