Kegagalan Rencana Trump di Iran
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate dan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI Pusat.
Kenneth Roth, kolumnis Guardian dan mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, dalam tulisannya pada Senin (1/6/2026), melontarkan kritik pedas terhadap kegagalan strategi perang Donald Trump atas Iran.
Roth mengingatkan bahwa Trump yang mengaku menguasai seni bernegosiasi justru memberikan pelajaran nyata tentang ketidakmampuan total di meja perundingan.
Sebelum perang dimulai, kesepakatan JCPOA warisan Barack Obama tahun 2015 berhasil membatasi pengayaan uranium Iran hingga 3,67% saja—jauh dari ambang 90% yang diperlukan untuk bom nuklir.
Bahkan, Iran mengirim 11 ton uraniumnya ke Rusia sehingga tidak memiliki jalur untuk membangun bom. Namun, Trump menarik diri dari JCPOA pada 2018, lalu memilih jalur perang pada Februari 2026.
Akibatnya, Iran kini mampu memproduksi hampir setengah ton uranium dengan kemurnian 60%, hanya selangkah dari pengayaan tingkat senjata.
Terpaksa ke Meja Perundingan
Roth juga menyoroti bahwa Trump kini terpaksa kembali ke meja perundingan dengan posisi yang jauh lebih lemah.
Sebuah rancangan nota kesepahaman (MOU) sedang dirundingkan dengan bantuan Pakistan dan Qatar untuk memperpanjang gencatan senjata 60 hari dan membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran. Padahal, blokade selat itu hanya ancaman teoretis sebelum perang terjadi.
Sekarang, harga bensin melonjak dan inflasi mengancam elektabilitas Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu November karena seperlima pasokan minyak dan gas dunia tersendat.
Roth mencatat bahwa Iran bahkan menaikkan taruhan dengan menuntut pencairan aset beku, pencabutan sebagian sanksi, dan dana rekonstruksi pascaperang yang jauh lebih besar daripada konsesi yang dulu dikritik Trump saat diberikan oleh Obama.
Kampanye pengeboman Trump bersama Netanyahu, menurut Roth, sia-sia belaka. Kenneth Roth menyentuh akar masalah paling mendasar, yaitu Trump tidak pernah memiliki rencana cadangan (Plan B).
Ia melancarkan perang berdasarkan asumsi keliru bahwa serangan udara dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akan memicu keruntuhan rezim atau pemberontakan rakyat.
