Mengapa Presiden Harus Dikritik?
Sebaliknya, ketika kritik dibungkam, berbagai bahaya mulai muncul. Media menjadi takut, ulama pragmatis memilih diam, dan masyarakat kehilangan keberanian bersuara. Situasi ini membuka peluang oligarki, penyalahgunaan anggaran, dan pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dalam sejarah, hampir semua rezim otoriter lahir bukan hanya karena pemimpin yang haus kekuasaan, tetapi juga karena publik yang membiarkan kediktatoran tumbuh tanpa koreksi.
Karena itu, mengkritik presiden bukanlah tindakan makar. Ia adalah bentuk kecintaan kepada bangsa, usaha menjaga agar negara tidak tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kritik adalah oksigen. Tanpa kritik, pemimpin akan tersedak oleh pujian. Tanpa kritik, negara akan sesak oleh salah urus.
Lord Acton, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar telah mengingatkan kita: kekuasaan tanpa kontrol adalah pintu menuju kezaliman. Maka kritik terhadap presiden bukan hanya hak warga negara—ia adalah kewajiban moral dan politik yang harus dijaga demi masa depan bangsa.
Selain itu, dalam sistem demokrasi, media massa memainkan peran vital sebagai “watchdog”, anjing penjaga kepentingan publik. Fungsi ini membuat media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga alat kontrol kekuasaan. Media mengawasi kebijakan, mengkritik keputusan presiden, serta mengungkap penyimpangan yang tidak terlihat oleh masyarakat umum.
Media yang bebas menjadi benteng pertama terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan laporan investigatif, editorial kritis, dan analisis independen, media mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Tanpa media yang kritis, kekuasaan akan berjalan tanpa pengawasan dan publik kehilangan akses pada kebenaran. Karena itu, kebebasan pers adalah elemen esensial agar demokrasi tidak berubah menjadi otoritarianisme terselubung.
Sebaliknya, ketika media dibungkam atau dikooptasi, masyarakat kehilangan sumber informasi yang objektif. Praktik korupsi, kolusi, atau kebijakan merugikan rakyat dapat berlangsung tanpa koreksi. Oleh sebab itu, keberanian media mengkritik pemerintah bukan tindakan permusuhan, melainkan tugas konstitusional dan moral untuk menjaga integritas negara dan melindungi hak-hak masyarakat.
Hasan al Bashari, ulama besar tabi’in ini dikenal berani menegur khalifah. Dalam nasihatnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia berkata: “Ketahuilah bahwa Allah menjadikan pemimpin untuk menegakkan yang benar, meluruskan yang bengkok, dan membela yang tertindas. Jika engkau menyimpang, nasihatkanlah!”
Ketika menjadi khalifah, Sayidina Umar pernah berkata di hadapan rakyatnya,“Jika aku menyimpang dari jalan Allah, luruskan aku meski dengan pedang kalian.”
Dalam Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan hadis tentang kewajiban menasihati pemimpin,“Para ulama sepakat bahwa menasihati para pemimpin umat Islam adalah kewajiban.”
Dalam bukunya Fiqh Daulah, Syekh Yusuf Qaradhawi menulis, “Tidak ada kebaikan pada umat yang tidak berani mengatakan kebenaran kepada penguasanya.”
Dalam Risalah Ahlissunnah wal Jama’ah, Hadratussyaikh Hasyim Asyari menyatakan, “Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka wajib menegur penguasa ketika terjadi penyimpangan dari syariat atau kemaslahatan umum.”
Imam Malik pernah menegur penguasa Madinah ketika kebijakan pemerintah dinilai menyimpang dari nilai-nilai syariah. Ia berkata,“Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak bisa salah, kecuali pemilik makam ini (Rasulullah).” []
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
