Musni Umar: Penyadapan terhadap Presiden Bukan Perkara Biasa, Ada Kepentingan Politik Besar

Jakarta (Suaraislam.id) – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan, polarisasi, hingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Sosiolog dan pengamat politik Musni Umar menilai, persoalan ini sangat serius karena pihak yang diduga terlibat justru berasal dari institusi yang seharusnya menjaga keamanan negara dan dipercaya oleh Presiden. “Kalau kita berbicara tentang makar terhadap presiden, artinya tidak lain adalah upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Ini membuat kita sangat sedih karena yang diduga melakukan itu adalah orang yang dipercaya, yakni Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” kata Musni dalam webinar bertajuk “Makar ke Presiden Ditinjau dari Sisi Hukum dan Politik: Berkaca dari Kasus LSP”, yang diselenggarakan Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL), Kamis (5/11/2026). Musni mengingatkan, meskipun perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum, penanganannya telah memunculkan dampak luas di tengah masyarakat. Menurutnya, penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pemberhentiannya dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP), sebagaimana disebut dalam pemaparannya, telah memicu kegaduhan dan polarisasi. Situasi itu diperkirakan semakin menguat apabila perkara tersebut memasuki persidangan. Musni menilai, salah satu dampak paling serius dari kasus ini adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, dugaan penyadapan terhadap presiden justru melibatkan orang yang sebelumnya dipercaya memimpin institusi kepolisian. “Yang melakukan ini adalah kepolisian atau Kapolri yang dipercaya Presiden Prabowo. Kemudian dia memata-matai bosnya. Nah, ada apa itu?” ujarnya. Ia menyebut, kondisi tersebut menjadi ujian besar bagi institusi Polri. Karena itu, Musni menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi, yang menurutnya sedang berupaya melakukan pembenahan internal kepolisian. Musni berharap Polri dapat membangun citra baru sebagai institusi yang mengayomi, mencintai, dan memberdayakan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan citra tidak cukup dilakukan melalui survei kepuasan publik. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam analisisnya, Musni menyebut terdapat sejumlah indikasi yang menurutnya perlu diuji dalam proses hukum untuk melihat kemungkinan adanya upaya makar terhadap Presiden Prabowo. Ia menyoroti adanya tujuan tertentu di balik dugaan penyadapan, tindakan yang menimbulkan persoalan di masyarakat, presiden sebagai sasaran, serta dugaan unsur kesengajaan. “Karena yang dimata-matai adalah presiden, maka saya pikir tujuannya adalah politik,” katanya. Ia juga mengaitkan dugaan tersebut dengan hubungan politik Listyo Sigit dan mantan Presiden Joko Widodo. Musni mengingatkan bahwa karier Listyo Sigit menanjak sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Kapolri. Menurut Musni, kedekatan dan hubungan politik pada masa lalu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam mengungkap latar belakang kasus tersebut. Musni kemudian mengungkapkan informasi yang pernah diterimanya mengenai dugaan skenario pergantian kepemimpinan nasional. Ia mengklaim pernah mendapat informasi bahwa sejumlah pihak memprediksi Prabowo hanya akan menjabat presiden selama dua tahun, sebelum posisinya diserahkan kepada wakil presiden. “Saya mengatakan supaya Jokowi berhenti untuk menggulingkan Prabowo. Ada informasi yang saya peroleh bahwa orang asing sudah memprediksi Prabowo ini akan jatuh akhir tahun, selambat-lambatnya pertengahan tahun depan,” ungkapnya. Musni juga menyebut adanya dugaan kolaborasi antara kekuatan politik lama dan oligarki ekonomi yang tidak senang terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan dinamika demonstrasi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penurunan pasar saham. Menurutnya, berbagai peristiwa itu perlu dicermati karena dapat menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas. Musni menyinggung demonstrasi besar yang menyasar DPR pada tahun sebelumnya dan demonstrasi Agustus 2026. Ia melihat peristiwa tersebut sebagai indikator adanya potensi gejolak politik yang harus diwaspadai. “Di internal ada orang yang bermain dalam upaya menggulingkan Presiden Prabowo. Di eksternal juga kita bisa melihat bagaimana rupiah terus melemah dan bursa kita terus melemah. Menurut saya, ada kekuatan besar yang bermain di balik itu,” ujarnya. Ia menduga terdapat pertemuan kepentingan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik masa lalu. Namun, dugaan tersebut merupakan analisis Musni yang masih memerlukan bukti. Musni mengingatkan, jika persoalan politik terus berkembang tanpa penyelesaian yang jelas, dampaknya bisa menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyebut kemungkinan terjadinya pengerahan kekuatan politik, pembiayaan terhadap berbagai elemen masyarakat, hingga munculnya gejolak yang sulit dikendalikan. Menurutnya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika terjadi ketidakstabilan politik yang kemudian meruntuhkan perekonomian. “Yang paling rugi itu adalah masyarakat. Kalau terjadi gejolak politik kemudian akhirnya ekonomi runtuh, yang paling banyak mengalami penderitaan adalah masyarakat kita. Mayoritas itu adalah umat Islam,” tandasnya. []

Artikel Terkait

MS Kaban: Prabowo Jangan Kompromi, Kasus Penyadapan Mantan Kapolri Harus Diusut Tuntas

Unsur Makar Terpenuhi, Munarman Desak Usut “User” Operasi Penyadapan Ilegal