Pakistan sebagai Penengah Perang Iran
Oleh: Yanuardi Syukur, Pengajar Diplomasi Kebudayaan di Universitas Khairun, Ternate.
Pakistan kini mengambil peran sebagai juru damai antara Amerika Serikat dan Iran di tengah perang yang berkecamuk sejak akhir Februari 2026. Melalui pertemuan para menteri luar negeri, Islamabad berusaha membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan.
Mediasi Pakistan, menurut Al Jazeera (28/3/2026), bahkan mulai menunjukkan hasil nyata yang terlihat dari fakta bahwa Iran menyetujui 20 kapal berbendera Pakistan untuk melintasi Selat Hormuz, yang disebut Menteri Luar Negeri Ishaq Dar sebagai “pembawa perdamaian.”
Akan tetapi, di tengah optimisme itu, tekanan baru justru datang dari eskalasi serangan Israel dan pengerahan pasukan AS yang semakin masif. Akankah Pakistan mampu bertahan sebagai penengah, atau justru terseret ke dalam pusaran perang? Setidaknya ada tiga gagasan yang patut dicermati.
Posisi Strategis di Bawah Tekanan
Pakistan memiliki posisi strategis, yakni hubungan baik dengan Washington sekaligus memiliki komunikasi terbuka dengan Teheran. Panglima Angkatan Darat, Field Marshal Asim Munir, bahkan telah berbicara langsung dengan Presiden Trump. Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga berkomunikasi dengan pimpinan Iran.
Namun, menurut laporan The Guardian (29/3/2026), intensifikasi serangan Israel terhadap target sipil di Iran—termasuk dua pabrik baja besar dan situs nuklir sipil—telah membayangi upaya perdamaian. Pengerahan 7.000 tentara AS yang sudah dalam perjalanan dan 10.000 personel tambahan yang sedang dipertimbangkan Pentagon semakin memperburuk situasi.
Pejabat Pakistan khawatir Israel akan bertindak sebagai spoiler yang menggagalkan setiap peluang dialog. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa serangan Israel justru bertentangan dengan pengumuman Trump tentang jeda pengeboman infrastruktur sipil untuk memberi ruang diplomasi. Dengan latar belakang ini, posisi Pakistan sebagai penengah menjadi semakin rapuh.
Keraguan Domestik dan Tekanan Sekutu
Di dalam negeri, keraguan terhadap konsistensi pemerintah terus membayangi. Banyak warga Pakistan meyakini bahwa Trump sedang ‘mengulur waktu’ untuk mengerahkan pasukan darat. Kecurigaan ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang menyebut Iran sebagai fanatik agama yang berintensi pada menyalakan perang Armageddon atau akhir zaman.
Lebih ironis, Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebelumnya pernah memuji Trump dan menominasikannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Rekaman pernyataan itu kini viral dan menuai kecaman di tengah seruan untuk membela Iran.
Tekanan terbesar justru datang dari sekutu Pakistan sendiri. The Guardian mengungkap bahwa Arab Saudi, yang secara privat menginginkan pengeboman terus berlanjut, telah meneken Perjanjian Pertahanan Strategis dengan Pakistan pada September 2025. Perjanjian itu memandang agresi terhadap satu pihak sebagai agresi terhadap kedua pihak, meski tidak mewajibkan intervensi militer.
Dengan perbatasan 900 km bersama Iran dan populasi Syiah terbesar kedua di dunia (15-20 persen), Pakistan sangat ingin menghindari keterlibatan langsung. Karena itu, selain berkomunikasi dengan AS dan Iran, Pakistan juga mengundang menteri luar negeri Turki, Mesir, dan Arab Saudi ke Islamabad pada 29-30 Maret 2026 untuk membahas penghentian perang. Ini adalah upaya membangun poros baru di dunia Muslim.
Akar Konflik dan Negosiasi yang Rapuh
Perang Iran lahir dari ketegangan bertahun-tahun: program nuklir, perebutan pengaruh regional, dan narasi agama yang mengeras. Selama AS dan Israel masih menginginkan regime change (perubahan rezim), sementara Iran menuntut pengakuan kedaulatan penuh atas Selat Hormuz, perdamaian sejati sulit terwujud.
Namun, laporan The Guardian mencatat bahwa Iran sebenarnya tidak menginginkan perang abadi. Tuntutan utamanya adalah jaminan bahwa perang benar-benar berakhir, bukan sekadar gencatan senjata. Mereka ingin damainya itu sejati, tidak setengah-setengah yang kelak dapat diserang kembali.
Untuk membangun kepercayaan, Pakistan mengusulkan agar AS diwakili oleh Wakil Presiden JD Vance—yang dinilai lebih skeptis terhadap perang. Iran tidak percaya pada utusan sebelumnya, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Vance sendiri mengakui bahwa sebagian besar tujuan militer AS telah tercapai, namun Trump ingin memastikan tidak perlu mengulanginya lagi dalam waktu lama.
Sayangnya, jurang antara kedua pihak kelihatannya masih lebar. Sementara Pakistan menawarkan negosiasi tidak langsung (shuttle diplomacy) dengan delegasi di ruang terpisah, serangan Israel terus berlanjut dan pasukan AS terus bergerak. Dunia kini menunggu apakah Pakistan akan mampu mengubah celah kecil—seperti kesepakatan 20 kapal yang sukses itu—menjadi terobosan perdamaian yang sesungguhnya, atau justru semakin mempertahankan perang yang semakin meluas.[]
