Pangeran MBS Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi Hubungan dengan Zionis Israel
Jakarta (SI Online) – Mohammed bin Salman (MBS), putra mahkota Arab Saudi, menolak permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel dalam pertemuan puncak mereka baru-baru ini di Washington. Seperti dikutip Al Arabiya, kabar itu dilaporkan media AS, Axios pada Selasa (25/11/2025).
Menurut media AS tersebut, Washington berupaya agar Riyadh bergabung dengan lingkaran perjanjian perdamaian regional pro-Israel.
Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi lama Arab Saudi bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pendirian negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Putra Mahkota Saudi menanggapi permintaan Trump dengan tegas dan memegang teguh posisinya,” lapor Axios, menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan Pangeran Mohammed bin Salman sebagai “pemimpin yang kuat.”
“Selama pertemuan 18 November, Trump-lah yang mengangkat isu tersebut dan mendesak MBS untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham,” lapor Axios, mengutip para pejabat AS.
“Pada saat itu, percakapan menjadi tegang,” kata para pejabat. “Saat Trump mendesak, MBS membalas,” kata laporan itu.
Donald Trump Frustasi
Gedung Putih sebelumnya seperti dilansir Farsnews telah memberi tahu putra mahkota Arab Saudi itu bahwa Trump menginginkan langkah konkret untuk melibatkan negara Sunni tersebut dalam perjanjian normalisasi dengan Israel.
Trump mengangkat isu ini di awal pertemuan dan mendesak MBS untuk berkomitmen. Namun, MBS dilaporkan menolak, dengan alasan bahwa publik Arab Saudi sangat menentang normalisasi setelah genosida Israel yang terus berlanjut di Gaza, bahkan setelah gencatan senjata disepakati sejak 10 Oktober.
MBS mengatakan kepada Trump bahwa waktunya tidak tepat, menekankan bahwa masyarakat Arab Saudi tidak akan menerima langkah seperti itu dalam kondisi saat ini.
Meskipun putra mahkota itu menegaskan kembali bahwa ia pada prinsipnya tidak menentang normalisasi, ia menegaskan bahwa perjanjian apa pun akan mengharuskan Israel untuk menerima “jalur yang tidak dapat diubah, kredibel, dan terikat waktu” menuju negara Palestina.
Para pejabat Arab dan AS mengatakan kepada Axios bahwa posisi tersebut bertentangan langsung dengan sikap pemerintah Israel saat ini, yang menolak proses semacam itu.
