10 Alasan Utama Dunia Islam Harus Menolak Dewan Perdamaian Trump
Oleh: Shamsi Ali Al-Nuyorki Al-Kajangi*
Di sela-sela kehadirannya di acara tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengadakan penandatanganan pendirian apa yang disebut Dewan Perdamaian (Board of Peace). Konon kabarnya ada 60 negara yang diundang hadir dan menjadi penanda tangan (signatories) pendiriannya, namun yang hadir hanya 30 negara.
Salah satu yang hadir adalah Indonesia, negara Muslim terbesar dunia. Sementara negara-negara besar Eropa, seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain menyatakan menolak untuk bergabung. Dari dunia Islam, selain Indonesia, juga hadir menjadi penanda tangan Turki, Saudi Arabia, Uni Emirat, Qatar, dan Pakistan.
Pendirian Dewan Perdamaian ini merupakan tidak lanjut dari penanda tanganan apa yang disebut ceasefire atau gencatan senjata dan perdamaian di Gaza Palestina. Ketika itu Trump menjadi “bos” bagi beberapa pemimpin dunia, termasuk Indonesia, menandatangani penghentian Genosida Israel di Gaza. Suatu hal yang tentunya dihargai dan diapresiasi. Walaupun kenyataannya apa yang disebut sebagai gencatan senjata dan perdamaian itu tidak sepenuhnya diperlakukan mengingat Israel terus melakukan pembunuhan, tidak saja di Gaza, tapi juga di Ramallah, Tepi Barat.
Kejanggalan Pembentukan Dewan Perdamaian Donald Trump
Intervensi Donald Trump atau Amerika di Gaza seperti yang saya sebutkan di atas adalah sesuatu yang perlu dihargai dan diapresiasi. Sesungguhnya intervensi ini merupakan keharusan bagi Amerika karena pembantaian lebih tujuh puluh ribu warga sipil di Gaza tidak dapat dilepas dari keterlibatannya dalam mempersenjatai penjajah Zionis Israel melakukan genosida.
Kekuatan dan persenjaaan yang dipergunakan Israel membumihanguskan Gaza karena bantuan Amerika. Dan Karenanya setelah dunia global terbuka mengecamnya, Amerika ingin bersih-bersih dengan menampilkan diri sebagai Pahlawan.
Keterlibatan Amerika Serikat, tepatnya Donald Trump kemudian menjadi kontroversial ketika berencana membentuk apa yang disebut Dewan Perdamaian. Berbagai kejanggalan terjadi, apalagi tujuan utama dari keterlibatan Trump adalah untuk membangun Gaza menjadi apa yang disebut Trump sebagai “The Reviera of the Middle East”.
Di sinilah kemudian pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini menjadi kontroversial dan penuh dengan kejanggalan.
Saya sampaikan sepuluh kejanggalan dari sekian banyak lainnya sebagai berikut:
Satu, Pembentukan Dewan Perdamaian dinilai sebagai bagian dari upaya Donald Trump untuk merendahkan (undermine) posisi PBB sebagai organisasi dunia yang dimiliki (seharusnya) dan menjadi rujukan oleh seluruh negara-negara dunia.
Permasalahan keamanan dan perdamaian (peace and security) dunia adalah permasalahan dan tanggung jawab seluruh negara, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB (UN-SC). Kalaupun sebuah badan didirikan untuk tujuan kontribusi terhadap Perdamaian dan keamanan dunia, selayaknya dilakukan melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karenanya keterlibatan beberapa negara dalam Pembentukan Dewan Perdamaian ini adalah bentuk justiikasi dan keterlibatan dalam konspirasi terhadap organisasi dunia (PBB).
Dua, Donald Trump sendiri merupakan sosok yang kontroversial, baik secara domestik sebagai presiden Amerika dan secara internasional. Sosok yang dengan seringkali sesuka rasa (bukan hati) melakukan hal-hal tanpa pertimbangan hukum. Serangan militer terhadap apa yang selama ini dituduh sebagai pusat pengembangan nuklir Iran adalah pelanggaran hukum internasional.
Yang paling nyata, apapun alasan yang disampaikan sebagai pembenaran adalah serangan kepada Venezuela dan penangkapan Presiden dan Ibu negara Latin tersebut. Donald Trump bahkan menyatakan tidak peduli dengan hukum internasional dan hanya memakai pertimbangannya pikirannya sendiri. Maka menjadi bagian dari Board of Peace adalah dukungan kepada Trump merendahkan nilai-nilai hukum dan hubungan internasional.
Tiga, Tujuan terutama dari pembentukan Dewan Perdamaian ini adalah untuk membangun Gaza menjadi pusat Riviera (pusat turisme dan hiburan) di Timur Tengah. Pelaku utama adalah Trump dan kroninya dalam bisnis properti; termasuk anak menantunya Jared Kushner, Steve Witkof pengusaha real estate terkenal dan urusan khusus Trump ke Timur Tengah, dan lagi pengusaha properti warga Israel.
