Pemimpin Gonta-ganti, Rakyat Tetap Menderita
Islam Memandang Kekuasaan sebagai Amanah
Dalam perspektif pemikiran politik Islam, kepemimpinan memiliki landasan yang berbeda secara mendasar. Politik dalam Islam dipahami sebagai ri’ayah asy-syu’un al-ummah, yakni pengurusan seluruh urusan umat. Kekuasaan bukanlah komoditas yang diperebutkan demi kepentingan pribadi atau golongan, melainkan amanah besar untuk menerapkan syariat Allah Swt. dan melayani kebutuhan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan formal atau legitimasi politik. Penguasa memikul tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt. untuk memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya dan terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.
Dalam konsep politik Islam, kedaulatan hukum berada di tangan syarak, sedangkan kekuasaan berada di tangan umat. Artinya, manusia tidak memiliki otoritas membuat hukum berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan kelompok tertentu, dan penguasa wajib terikat pada hukum Allah Swt. dalam menjalankan roda pemerintahan.
Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al-Ma’idah: 49).
Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan kepemimpinan dalam pandangan Islam bukanlah popularitas, besarnya koalisi, atau kelihaian mempertahankan jabatan. Ukurannya terletak pada sejauh mana penguasa menunaikan amanah berdasarkan syariat dan menjamin kemaslahatan umat.
Mengganti Figur Tidak Cukup, Sistem Harus Berubah
Islam tentu tidak menafikan pentingnya memilih pemimpin yang amanah, bertakwa, dan cakap dalam mengelola negara. Namun, integritas individu saja dinilai belum memadai apabila sistem yang dijalankan tidak menjadikan syariat sebagai landasan utama pengaturan kehidupan.
Dalam khazanah pemikiran politik Islam, dikenal konsep sistem pemerintahan yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Dalam tata kelola tersebut, negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok setiap individu berupa pangan, sandang, dan papan, serta menyelenggarakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang merata bagi seluruh rakyat.
Sumber daya alam yang termasuk kategori kepemilikan umum dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat, bukan diserahkan kepada segelintir pemilik modal demi mengejar keuntungan. Negara juga memiliki institusi pengelolaan Baitulmal untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pelayanan publik sesuai ketentuan syariat.
Di sisi lain, kekuasaan tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Islam mewajibkan mekanisme amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam (koreksi terhadap penguasa). Penguasa dapat dikoreksi secara terbuka ketika menyimpang, serta tersedia mekanisme peradilan untuk menindak kezaliman maupun pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.






