SUARA PEMBACA

Pemimpin Gonta-ganti, Rakyat Tetap Menderita

Saatnya Mengubah Arah Politik

Dinamika pergantian pemimpin boleh jadi membuka babak baru dalam perjalanan politik negeri ini. Namun, umat diharapkan tidak terus larut dalam perdebatan mengenai siapa yang datang dan siapa yang pergi, sementara persoalan mendasar yang membelit kehidupan sehari-hari belum terselesaikan.

Umat membutuhkan kepemimpinan yang memandang kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus seluruh urusan rakyat, dengan menjadikan halal dan haram sebagai standar kebijakan, bukan kalkulasi politik maupun keuntungan materi. Perubahan yang hakiki tidak cukup dilakukan dengan sekadar mengganti figur, partai, atau komposisi koalisi, melainkan harus menyentuh akar persoalan pada tataran sistem kehidupan.

Dalam literatur pemikiran Islam, Khilafah dipandang sebagai institusi pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui tata kelola tersebut, negara bertanggung jawab penuh menjamin kebutuhan pokok rakyat, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, menjaga stabilitas keamanan, serta mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan publik secara cuma-cuma.

Sejarah peradaban Islam telah mencatat bagaimana institusi tersebut selama berabad-abad mampu membangun tatanan masyarakat yang mengurus urusan rakyat, memajukan ilmu pengetahuan, dan menghadirkan kesejahteraan. Bagi kalangan pengusungnya, hal ini bukan sekadar gagasan utopis, melainkan fakta sejarah peradaban yang pernah memberikan kontribusi besar bagi dunia.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak sekadar menggantungkan harapan pada pergantian figur dalam kerangka sistem yang sama. Menjadikan Islam sebagai mabda (ideologi) dan memperjuangkan penerapannya secara kaffah (menyeluruh) diyakini sebagai jalan keluar untuk menghadirkan sistem yang benar-benar menjamin hak dan mengurus seluruh kebutuhan rakyat berdasarkan hukum Allah Swt.[]

Laman sebelumnya 1 2 3
Back to top button