Persada 212 Minta Pemerintah RI Menarik Diri dari Board of Peace Bentukan Donald Trump
Jakarta (SI Online) – Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni (Persada) 212 secara tegas menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Persada 212 meminta pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace.
Ketua Umum Persada 212 KH Shabri Lubis menjelaskan bahwa Board of Peace diumumkan secara resmi oleh Donald Trump pada 22 Januari 2026 dan ditandatangani dalam sebuah seremoni di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Menurutnya, piagam pembentukan BoP justru memanipulasi konsep perdamaian dan bertentangan dengan kepentingan bangsa Palestina serta upaya pembebasan Al-Quds.
“Board of Peace ini bukan membawa misi perdamaian, tetapi justru melanggengkan kepentingan Zionis Israel dan bisnis Donald Trump,” kata Kiai Shabri dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (28/1/2026).
Ia menyoroti mekanisme keanggotaan BoP yang ditentukan secara sepihak melalui undangan langsung dari Donald Trump sebagai ketua, serta kewajiban kontribusi finansial sebesar USD 1 miliar pada tahun pertama. Persada 212 juga mengkritik keterlibatan Zionis Israel sebagai anggota, yang selama puluhan tahun dinilai melakukan genosida, penjajahan, dan agresi militer terhadap rakyat Palestina.
Menurut Kiai Shabri, sejak 1948 penjajahan Zionis Israel telah menyebabkan jutaan rakyat Palestina terusir dari tanah mereka, puluhan ribu syahid, serta blokade total di Gaza. Penjajahan tersebut juga berlangsung di Tepi Barat, termasuk perampasan lahan, ekspansi pemukiman ilegal, serta lebih dari 1.800 serangan pemukim ilegal yang telah didokumentasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kekejaman Zionis Israel seharusnya dituntut di Mahkamah Internasional, bukan justru diberi karpet merah dalam Board of Peace,” tegasnya.
Kiai Shabri menilai tujuan utama Board of Peace adalah melucuti senjata perlawanan rakyat Palestina, sekaligus mengubah Gaza menjadi kawasan resort yang dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ia juga mengkritik dugaan penggunaan dana negara, termasuk APBN Indonesia, yang bersumber dari uang rakyat, untuk mendukung agenda tersebut.
