Persoalan Jalan Kemal Attaturk
Sementara usul mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin yang sudah diusulkan DPRD DKI ke Gubernur, belum juga dilaksanakan. Usul tokoh-tokoh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) agar Jalan Kramat Raya diganti namanya dengan Jalan Mohammad Natsir, sampai sekarang nampaknya belum digubris Pemerintah.
Di negara kita, urusan nama jalan adalah urusan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat hanya dapat mengusulkan kepada Pemda untuk memberi nama atau mengubah nama jalan yang sudah ada. Gubernur Anies Baswedan yang mendapat dukungan umat Islam melawan Ahok dan AHY dalam Pilkada DKI mestinya tidak ada keberatan apapun dan tidak berlama-lama mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin. Jalan Kramat Raya dengan Jalan Mohammad Natsir. Jalan Matraman Raya dengan Jalan Kasman Singodimedjo. Jalan Warung Buncit dengan Jalan AH Nasution.
Dari pengalaman permintaan resiprokal Pemerintah Turki, entah apakah itu pemerintahan Presiden Edrogan — yang sepanjang pemahaman saya lebih cenderung ke Islam yang beda dengan Sekukarisme Attaturk— ataukah hanya permintaan Kedubes Turki di Jakarta, saya tidak tahu. Ke depan sebaiknya kita tidak usah lagi minta negara lain memberi nama jalan dengan tokoh-tokoh bangsa kita. Sebab, jika mereka juga minta nama tokoh mereka dijadikan nama jalan di Jakarta, kita bisa pusing sendiri.
Di masa lalu, kita pernah dengan inisiatif sendiri memberi nama jalan dengan tokoh negara lain. Ambil contoh Jalan Patrice Lumumba misalnya yang terletak antara Jalan Gunung Sahari dengan Bandara Kemayoran zaman dulu. Lumumba adalah pemimpin Republik Congo di Afrika. Dia dikudeta dan oleh lawan-lawannya dan dituduh Komunis.
Di zaman Orba yang anti Komunis, nama Jalan Patrice Lumumba diganti dengan Jalan Angkasa sampai sekarang. Nama Angkasa terkait dengan bandara, walau Bandara Kemayoran sudah sejak 1984 pindah ke Cengkareng. Kita tidak merasa berat menggantinya karena nama Jalan Patrice Lumumba karena kita berikan sendiri, bukan atas permintaan Pemerintah Congo.
Dilema Nama Jalan
Saya kira memberi nama jalan dengan nama tokoh atau pahlawan memang akan selalu berhadapan dengan dilema. Seseorang menjadi pahlawan atau menjadi pengkhianat, disukai atau dibenci, sangat tergantung kepada situasi politik pada suatu zaman. Andai ada nama Jalan DN Aidit pada zaman Orde Lama, hampir dapat dipastikan nama jalan itu akan diganti di zaman Orde Baru.
Mohammad Natsir adalah “pemberontak PRRI” di zaman Orla dan Orba. Di zaman Orref (Orde Reformasi) beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Persepsi masyarakat selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Begitulah sejarah manusia…
Bandung, 21 Oktober 2021
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
