Resmi, MUI Terbitkan Fatwa Haram Rokok Elektrik

Baca juga: Kapolri Larang Anggotanya Pakai Vape

Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selain menetapkan hukum, MUI menerbitkan delapan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan instansi terkait:

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga/badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.[]