Politikus Palestina: Rezim Zionis Lancarkan Pembersihan Etnis dan Nakba Baru
Jakarta (Suaraislam.id)-Warga Palestina di Tepi Barat kini menghadapi fase paling krusial dan berbahaya sejak tragedi 1948. Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, memperingatkan ancaman Nakba baru di tengah ambisi rezim Zionis mencaplok wilayah tersebut.
Dalam wawancara bersama Anadolu pada Kamis, 20 Agustus 2026, Barghouti menegaskan bahwa Perjanjian Oslo telah resmi mati. Kerja sama politik masa lalu tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lapangan saat ini.
Ia menilai rezim penjajah sengaja memanfaatkan para pemukim ilegal sebagai ujung tombak ekspansi teritorial. Taktik perampasan ini bertujuan memaksa warga pribumi Palestina angkat kaki dari tanah kelahiran mereka.
Istilah Nakba atau malapetaka merujuk pada peristiwa pengusiran paksa sekitar 800.000 warga Palestina pada tahun 1948. Tragedi kemanusiaan tersebut menjadi awal berdirinya entitas Zionis di atas tanah milik bangsa Palestina.
Barghouti menyoroti pengepungan rumah-rumah warga serta kejahatan pemukim ekstremis di Kota Qusra, selatan Nablus. Aksi sistematis ini memperlihatkan adanya pembagian peran yang sangat rapi antara militer dan para pemukim ilegal.
Pengalihan wewenang keamanan dari militer ke kepolisian Zionis menjadi sinyal kuat penyerahan Tepi Barat kepada kelompok pemukim. Langkah birokrasi ini dinilai mempercepat proses penguasaan lahan secara ilegal.
Kota Qusra kini mencekam setelah pasukan penjajah dan pemukim mengepung tiga rumah warga di kawasan Jabal Ras al-Ain selama 11 hari. Pengepungan beruntun ini memperparah penderitaan warga sipil yang bertahan di wilayah tersebut.
Sejak Kamis pekan lalu, militer Zionis merampas 16 rumah warga dan mengalihfungsikannya menjadi pos militer. Penghuni asli rumah-rumah tersebut diusir secara paksa tanpa kejelasan tempat tinggal.
Barghouti menilai pola kekerasan di Qusra merupakan bentuk pembersihan etnis modern yang serupa dengan peristiwa 1948. Metode teror yang digunakan geng Zionis masa lalu seperti Irgun dan Stern Gang kini diadopsi oleh kelompok pemukim.
“Situasinya sangat berbahaya dan tindakan harus diambil dengan segala cara yang memungkinkan,” tegas Barghouti.
Ia menambahkan bahwa sikap diam negara-negara tetangga dan ketiadaan sanksi tegas regional membuat rezim Zionis kian leluasa bertindak. Kebebasan tanpa hukum ini menjadi pemicu utama meluasnya aksi kekerasan di seluruh Tepi Barat.
Langkah Menteri Pertahanan Israel yang menyerahkan kewenangan keamanan permukiman kepada kepolisian juga mendapat kritik tajam. Kebijakan tersebut sama saja dengan menyerahkan nasib Tepi Barat ke tangan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang dikenal radikal.
