Rezim Gagap Bencana
Sementara Jokowi menyebut aksi penjarahan itu sebagai masalah kecil. Ia meminta masalah yang kecil agar tak dibesar-besarkan lantaran dalam kondisi darurat.
“Dalam keadaan darurat jangan mempermasalahkan hal yang kecil yang sebetulnya tidak jadi masalah dasar,” ujar Jokowi di Monumen Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018) seperti dilansir Republika Online.
Palu Normal Sepekan?
Jokowi menargetkan kegiatan di Palu, Sulteng, akan kembali normal dalam tempo satu pekan. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan bandara pun akan dipulihkan secara bertahap.
“Dalam seminggu akan diselesaikan, sehingga normal kembali, kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Memang problem-problem ini baru sehari dua hari, sehingga semuanya kaget, syok, memang harus kita selesaikan,” kata Jokowi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Senin (1/10), seperti dikutip CNN Indonesia.
Tentu saja target itu meleset. Jangankan beraktivitas normal, masyarakat korban bencana hingga hari ini masih banyak yang belum terjangkau dan belum mendapatkan bantuan pemerintah. Dalam hal bantuan, pemerintah pusat melalui Mendagri Tjahjo Kumolo malah mengeluarkan instruksi melalui radiogram agar para kepala daerah menyisihkan anggaran bencana di daerahnya masing-masing untuk membantu korban gempa Palu dan Donggala, Sulteng.
Hingga hari ini, tercatat, Pemprov DKI terbesar dalam mengirimkan bantuan ke Sulteng. Gubernur Anies memberangkatkan 83 personel terlatih beserta bantuan senilai Rp60 miliar.
Bantuan yang datang secara massif justru datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemanusiaan Islam. Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini distigma sebagai organisasi kekerasan, justru berada di front terdepan dalam membantu korban bencana. Sejak hari pertama bencana, FPI bersama relawan Wahdah Islamiyah, ACT, Rumah Zakat dan IZI sudah berjibaku melakukan evakuasi mayat dan membantu logistik warga. Dari partai politik, relawan Kepanduan PKS dan Garda 08 (pendukung Prabowo Subianto), tercatat menjadi yang pertama terjun ke wilayah bencana Sulteng.
Adalah fakta bila pemerintahan Jokowi tidak mampu melakukan recovery terhadap wilayah-wilayah yang mengalami bencana secara sistematis dan terorganisir. Sementara Wapres JK yang teruji dalam pemerintahan SBY, justru kurang nampak peran strategisnya. Bukan hanya di Sulteng, tetapi juga di NTB.
Sikap lamban pemerintah ini menuai kritik di media massa. Di Mataram, harian lokal Lombok Pos menurunkan berita dengan headline “Janji Presiden tak Semanis Realisasinya”(14/09), “Korban Gempa Terpaksa Ngutang” (29/9) dan “Janji Pusat Nyaris Palsu” (05/10). Media daring SUARANTB.com pada 25/09 menulis berita dengan judul “Gubernur Pertanyakan Kejelasan Dana Bantuan Bencana ke BNPB.”
Judul-judul berita ini diturunkan karena Jokowi berjanji akan memberikan bantuan hingga Rp50 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat akibat gempa Lombok. Apalagi ditambah pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyatakan bila pemerintah telah mengucurkan bantuan Rp1,9 triliun untuk menangani gempa Lombok. Faktanya, kabar tersebut hoaks.
“Itu berita bohong. Saya sudah dua kali ke Lombok bahkan bertemu DPRD Lombok Utara. Belum ada realisasi 50 juta per KK. Baru diprint di buku tabungan 1400 KK sementara 17.000 KK lain yang harusnya penerima di buku pun belum ada. Apalagi rumah, hoax,” tulis Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui akun twitter, Ahad (07/10).
Tentang pernyataan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah, mengaku telah mengundang pejabat terkait di Kemenkeu dan Kementerian lain melalui Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (04/09). Dalam FGD tersebut terungkap bila pihak Ditjen Anggaran Kemenkeu menyatakan salah input, karena Rp1,9 triliun itu termasuk dana rutin PKH dan Rastra Kemensos, bukan murni bantuan bencana.
“Terlihat betapa rapuhnya sistem olah data pemerintah. 1,9 triliun telah dikucurkan ke NTB menghiasi berita nasional, tak pernah ada klarifikasi bahwa itu tidak benar. Tindakan yang sangat merugikan warga NTB karena menganggap NTB sudah tertangani dengan anggaran yang besar, padahal nihil,” tulis Fahri di akun twitter dan web resminya, fahrihamzah.com.[]
Shodiq Ramadhan/dbs
