UBN, Sang Penggerak Aksi Rakyat Bela Indonesia
Pada 2019, UBN ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU. Polisi juga mengajukan pencegahan ke luar negeri. UBN memandang perkara tersebut sebagai bagian dari kriminalisasi terhadap dirinya.
Dalam wawancara itu, ia juga mengkritik pola pendekatan pemerintahan Jokowi terhadap kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai politik belah bambu. Sebagian kelompok, menurut penilaiannya, dirangkul dan diberi ruang, sedangkan kelompok lainnya justru ditekan.
Wawancara yang dipandu Gracia Pangaribuan dan Rizki Hasan ini cukup viral di medsos. “2014 itu saya sudah mungkin saya orang pertama yang merasakan sebuah komunitas bullying pertama secara masif di Indonesia,” terang UBNU. Ia menyebut jaringan media sosial Ahok dan Jokowi sebagai bagian dari lingkungan yang menurut pengalamannya melakukan perundungan tersebut. Ia juga menyebut sejumlah tokoh yang menurutnya memiliki peran dalam tekanan terhadap kelompok Islam. Salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian.
Bahkan, UBN mengaku pernah mendapatkan ancaman langsung dari Tito. “Anda punya umat, saya punya undang-undang, saya punya senjata, dan saya punya kunci penjara.” Pernyataan itu, menurut UBN, disampaikan Tito kepadanya dalam sebuah pertemuan langsung.
UBN juga menceritakan bahwa kegiatan pengajiannya pernah dibubarkan. Ia menyebut pembubaran tersebut melibatkan Banser dan Ansor. “Jadi kan ada yang mainkan pada saat itu. Karena memang sikap kita tegas,” ujarnya.
UBN merasa tuduhan yang dilekatkan kepadanya merupakan fitnah dan bagian dari penghancuran karakter. “Penghancuran karakter di sini kepada kita agar kita disingkirkan dari percaturan perjuangan keumatan.”
Ketika ditanya mengapa nomor teleponnya diduga menjadi sasaran penyadapan, UBN menghubungkannya dengan sikap politiknya yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ia menduga ada pihak yang ingin mengetahui sikapnya terhadap Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Prabowo, bahkan PDIP. “Pertama barangkali sikap kita terhadap Jokowi, sikap kita terhadap PSI. Dia ingin cari-cari kesalahan kita lagi atau dia ingin mengadu kita dengan Prabowo, atau dia ingin benturkan kita dengan PDIP.”
UBN bahkan mengungkap dugaan adanya upaya mendekati dirinya agar mendukung PSI. “Karena saya enggak bisa diajak umrah, enggak dibiayai umrah, karena saya bisa pergi sendiri. Dan pesantren saya enggak butuh bantuan juga,” jelasnya.
UBN juga mengatakan dirinya tidak beroposisi terhadap Prabowo sebagaimana sikapnya terhadap pemerintahan Jokowi. “Kami dari kelompok Islam menyatakan memang tidak beroposisi pada Pak Prabowo sebagaimana kami beroposisi di zaman Jokowi.” UBN mengaku sudah mengenal Prabowo sejak 2019. Mereka pernah bertemu di Hambalang dan kawasan Kertanegara bersama sejumlah tokoh, antara lain Sugiono dan Daryono.
Setelah Prabowo menjadi presiden, UBN mengaku baru dua kali bertemu langsung dengannya. Pertemuan pertama berlangsung di Hambalang bersama sekitar 16 organisasi masyarakat setelah kerusuhan, sedangkan pertemuan berikutnya berlangsung di Istana. UBN menganggap pertemuan di Hambalang lebih substantif daripada pertemuan di Istana. “Beliau mengatakan pada pertemuan itu kepada kami, ini pertemuan substantif. Nanti kalau kita ke Istana itu pertemuan simbolik.”
Dalam wawancara itu, UBN juga melontarkan kritik sangat keras terhadap Listyo Sigit. Ia menyinggung dugaan bisnis gelap, jaringan, setoran, dan penggunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian.
Ia juga mempertanyakan keberadaan jaringan orang-orang yang diangkat Listyo ke posisi strategis. “Siapa yang diangkat oleh dia, yang diangkat pangkatnya, ditempatkan satu jabatan strategis, kemungkinan besar kan orang-orang ini adalah jaringannya.”
Kini menyoroti Penyadapan Ilegal Listyo dan Kasus Gibran
Dalam situasi politik sekarang, perhatian UBN tertuju pada persoalan dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut menjadi sorotan dalam kritik yang berkembang di kalangan penggerak ARBI.
UBN mengaku nomor teleponnya termasuk yang menjadi sasaran penyadapan. Ia mempertanyakan siapa yang berada di balik tindakan tersebut dan apa kepentingannya. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tuntutan agar dugaan penyadapan diusut secara transparan.
Di kalangan pengkritik, muncul tuduhan bahwa ada pihak yang berusaha mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Listyo disebut dengan istilah keras sebagai pengkhianat terhadap Presiden.
Persoalan Gibran Rakabuming Raka juga masuk dalam agenda kritik konstitusional. Istilah “anak haram konstitusi” muncul sebagai ungkapan politik para pengkritik terhadap proses pencalonan dan legitimasi konstitusionalnya. ARBI menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka tuntutan agar putusan lembaga peradilan dan ketentuan konstitusi dilaksanakan secara konsisten.
Dengan kata lain, ARBI ingin membawa persoalan politik tersebut ke ranah yang lebih mendasar: supremasi konstitusi dan penegakan hukum.
