Mengapa Anies Membuat Partai Gerakan Rakyat?
Banyak orang bertanya mengapa Anies Baswedan membuat Partai Gerakan Rakyat? Pendukung Anies ada yang pro dan kontra. Yang pro menyatakan bahwa Anies perlu kendaraan partai sendiri, agar tidak dikadalin sebagaimana pemilihan gubernur DKI 2024. Selain itu kendaraan partai ini juga diperlukan untuk membuktikan Anies adalah seorang manajer yang handal, di samping seorang intelektual yang hebat.
Beberapa orang khawatir bahwa Partai Gerakan Rakyat ini justru memecah belah pendukung Anies yang keberadaannya lintas partai. Pendukung Anies tersebar di Partai Nasdem, PKS, PKB dan juga di partai-partai yang lain. Mereka yang sudah menjadi aktivis partai itu biasanya enggan untuk pindah Partai Gerakan Rakyat (PGR), meski mereka mungkin akan tetap mendukung Anies dalam pemilihan presiden 2029.
Bagi Anies Baswedan, keuntungan utama PGR adalah kemandirian politik. Ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak elite partai lama dalam menentukan arah pencalonan, pasangan calon, maupun agenda politik.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai kehadiran figur Anies memberi nilai jual instan bagi partai baru.
“Anies adalah figur dengan popularitas nasional. Bagi partai baru seperti Gerakan Rakyat, kehadiran Anies jelas menjadi pengungkit elektoral dan alat branding yang sangat kuat,” kata Ujang.
Dalam konteks ini, PGR berfungsi sebagai rumah politik bagi para relawan dan simpatisan Anies yang sebelumnya tersebar lintas partai. Transformasi dari gerakan relawan ke partai memberi struktur permanen: kepengurusan daerah, kaderisasi, hingga alat konsolidasi suara.
Selain itu, PGR memungkinkan Anies membangun narasi politik jangka panjang pasca Pilpres 2024—bukan sekadar tokoh yang “dipinjam” partai, melainkan figur sentral yang membentuk partai itu sendiri.
Memang PGR ini pertaruhan bagi Anies. PGR gagal menembus parlemen justru bisa menjadi bumerang, karena ia akan dicap sebagai tokoh yang gagal membesarkan partainya sendiri.
Secara elektoral, tantangan PGR sangat berat. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) memaksa partai baru bekerja ekstra keras untuk sekadar lolos ke DPR. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, menilai sistem politik Indonesia tidak ramah bagi tokoh nasional yang berdiri di luar atau membangun partai baru tanpa dukungan kuat.
“Dalam sistem kepartaian kita, tidak menjadi bagian dari partai besar atau tidak memiliki basis struktural yang kuat akan merugikan secara politik,” kata Prof. Asrinaldi. Ia menambahkan, popularitas tokoh tidak otomatis berubah menjadi suara partai jika tidak diikuti mesin partai yang rapi hingga tingkat desa. Dengan kata lain, Anies mungkin populer, tetapi PGR belum tentu elektoral.
Masalah lain yang tak terhindarkan adalah pendanaan. Membangun partai dari nol membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan: kantor daerah, logistik, saksi pemilu, kampanye, hingga operasional harian.
Ujang Komaruddin menegaskan bahwa tantangan finansial sering menjadi titik lemah partai baru. “Tanpa dukungan dana besar dan stabil, partai baru akan kelelahan sebelum mencapai pemilu. Politik elektoral di Indonesia sangat mahal,” ujarnya.
