Indonesia Menuju Militerisme?

Jakarta (SI Online) – Mantan Ketua MPR, Amien Rais, mengritik keras Presiden Prabowo Subianto. Kali ini kritikannya tentang Indonesia yang dibawa Prabowo menuju militerisme.

“Di antara isu berbagai masalah nasional, ada satu masalah yang penting dan bersifat mendasar, yaitu ucapan maupun langkah Presiden Prabowo yang menunjukkan sinyal cukup terang bahwa Prabowo kemungkinan kemungkinan besar akan mengubah Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara militer,“ kata Amien dalam video terbarunya di Youtube, dikutip Selasa (24/02).

Amien yang pernah menjadi Guru Besar Ilmu Politik UGM ini prihatin dengan kondisi ini. “Dalam istilah teknis politik negara militer disebut juga sebagai ‘garrison state’.

Garrison arti harfiahnya adalah pasukan. Sebuah kamus mengatakan garrison adalah ‘the troop station in a fortress or town to defend it.’

Ya, garrison adalah pasukan yang ditempatkan di sebuah benteng atau sebuah kota untuk mengamankannya. Nah, saya bisa saja terlalu pagi, terlalu dini melihat bahaya kemungkinan Indonesia menjadi sebuah garrison state. Tetapi kewaspadaan lebih dini jauh lebih baik dibandingkan dengan kewaspadaan yang kesiangan,” terang Amien.

Amien menjelaskan bahwa seandainya Indonesia sebuah negara demokrasi tergelincir menjadi negara garrison, masa depan negara kita bisa jadi suram bahkan gelap.

“Apalagi bila kita ingat bahwa ada praktik jahat di dunia politik kita sejak zaman orde lama, terus ke orde baru, terus ke orde reformasi dan orde pasca reformasi sekarang ini yaitu money politics atau politik uang dan politik transaksional yang ibaratnya sudah mendarah mendaging dalam masyarakat politik kita. Uang bisa membeli segalanya. DPR kita, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Bahkan KPK dan kepolisian tidak berkutik bila membiarkan dirinya digerayangi oleh uang yang jumlahnya bisa miliaran atau triliunan rupiah. Nah, korupsi recehan di level kelurahan sampai ‘korupsi state capture’ di mana negara tidak bisa
berbuat apa-apa dari rezim satu ke rezim berikutnya terutama sejak Orde Baru,
makin melebar mendalam meluas tanpa batas terus terjadi,“ papar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Amien menjelaskan bahwa di zaman Jokowi masih berkuasa, pada 7 Februari 2023 dia berpura-pura tegas akan berantas korupsi tetapi yang di level omongan. Yang dilakukan justru membiarkan korupsi terus berkembang dan menyuruh KPK supaya melakukan arahannya, arahan ‘Presiden Bambong‘. Bambong itu artinya nggak karu-karuan.

“Kalau yang disasar KPK ternyata konco atau masih ada kaitan keluarga dengan Jokowi, segera hentikan. Tetapi kalau yang disasar KPK musuh politiknya silakan proses terus sampai jadi terdakwa dan akhirnya terpidanakan. Nah, KPK sekarang justru lebih buruk dibandingkan KPK dulu, terutama setelah Jokowi melemahkan KPK. Nah, kita sulit mengerti Jokowi melemahkan KPK di akhir periode kepresidenannya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020. Kemungkinan besar supaya taring KPK jadi lemah dan tidak berdaya, tidak berbahaya buat Jokowi, keluarganya, dan konco-konconya,“ jelas Amien Rais.

Amien menyatakan bahwa setelah Prabowo mulai jelas menampakkan rencana besarnya untuk menjadi sebuah garrison state, maka korupsi di sebuah negara militeristik pasti akan lepas kendali.

“Peristiwa korupsi sudah tidak bisa dikendalikan lagi dalam negara yang militeristik. Terbukti tekad Prabowo akan menangkap korupsi sampai ke Antartika dan gurun pasir -entah gurun pasir di mana- sampai sekarang belum terbukti. Nah, saya mencium bau kurang sedap setelah Prabowo mula-mula marah melihat pagar laut di Tangerang yang ilegal. Ketika ketahuan itu proyek pemagaran oleh Aguan konglomerat laknat dan kawan-kawannya, justru Aguan cs itu diundang ke istana sampai dua kali. Apa gerangan isi pokok pertemuan akrab dan bersahabat antara pemimpin tertinggi Indonesia dengan tokoh-tokoh mafia itu sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi di sini berlaku rumus sederhana, yakni begitu para mafioso itu berhasil ‘bertahu sama tahu‘ dengan pimpinan puncak suatu negara, maka para mafioso itu dijamin keamanannya dan mereka punya ‘upperhand‘ ya, tangan di atas lebih kuat daripada rezim yang sedang berkuasa,“ paparnya.

Amien Rais menegaskan bahwa rezim Prabowo bisa menjadi rezim yang menakutkan bila rencana Prabowo membentuk ratusan batalyon baru benar-benar dilaksanakan. Bila satu batalon terdiri dari 700-an prajurit, maka akan ada rekrutmen sebanyak 140.000 prajurit buat 200 batalyon baru. Bahkan mungkin lebih dari itu.

“Sudahkah dihitung berapa dana buat 140.000 prajurit itu, rumahnya bagaimana, asramanya, kendaraannya, seragamnya, dan lain-lain?“

Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini menjelaskan bahwa sewaktu dirinya menjadi Ketua MPR RI 1999 sampai 2004, seluruh jumlah anggota MPR ada 500 orang. Di antaranya ada 38 fraksi ABRI, termasuk polisi di dalamnya.

“Waktu itu salah satu Wakil Ketua MPR adalah Letjen Hari Sabarno almarhum. Kebetulan Mas Sabarno ini waktu di Solo teman sekampung dan sama-sama (pernah) jadi Hizbul Wathan Muhammadiyah. Nah, saya berkata kira-kira Mas Hari, sesungguhnya ada keganjilan di MPR kita ini, saudara-saudara dari ABRI termasuk Polri yang berjumlah 38 orang jadi anggota MPR, tapi tidak lewat pemilu. Jawabannya sambil tersenyum. Percayalah mas Amien, seperti matahari pagi-pagi fajar menyingsing kemudian lewat tengah hari kemudian lewat sore asar ya, katakanlah sore hari kemudian akhirnya magrib atau sunset itu perlu waktu. Jadi kata beliau tidak ada ujug-ujug dari pagi, fajar menyingsing kemudian tiba-tiba gelap magrib, kan tidak mungkin. Itu kira-kira yang diumpamakan oleh beliau almarhum. Bahwa pasti ABRI waktu itu bukan TNI istilahnya, ABRI itu pasti akan mundur secara bertahap dari dunia politik,“ terang Amien.

Lebih lanjut Amien memaparkan bahwa kalau melihat gelagat Presiden Prabowo akan menambah sekian kodam baru, sekian ratus batalyon baru dan lain-lain, banyak pengamat yang mengatakan dwi fungsi ABRI akan kembali muncul dengan lebih dahsyat lagi.

“Jadi, kita punya harapan bahkan permintaan kepada Presiden Prabowo kiranya dipertimbangkan masak-masak bila mau melakukan reorganisasi TNI secara besar-besaran. Jangan sampai tidak terasa tetapi pelan-pelan kita menuju sebuah garrison state di mana tidak ada lagi relevansi kita untuk berbicara tentang demokrasi, kedaulatan rakyat dan tidak lagi merasa penting untuk mempertahankan bahwa ada ‘the four estate of democracy atau the four pillars of democracy yaitu legislative, eksekutive, judicative dan free press.”

Amien kemudian menunjukkan berita di BBC News Indonesia 13 Februari tahun 2025. Ini berita panjang dibuat BBC News yaitu Pemerintah gadaikan keselamatan masyarakat, Prabowo perluas peran TNI di ranah sipil tanda kembalinya dwi fungsi ABRI ala Orde Baru?

“Saya harus sampaikan keprihatinan saya, bahwa kalau Jokowi sudah dipindah dari kekuasaan dengan gantinya seorang tokoh militer kemudian lupa daratan ya lantas akan mengembalikan ABRI. Nah, itu kayak apa? Apa masa depan kita? Jadi, tolong Pak Prabowo ini suara rakyat kecil ya. Tapi saya tahu Anda patriot sejati, Anda cinta tanah air. Nah, sudahlah enggak usah diragukan. Tetapi Anda juga sepertinya, yaitu geleng angguk sama oligarki,” tutup Amien. []

Izzadina