Menag Minta Maaf Soal “Meninggalkan Zakat”
Jakarta (SI Online) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal “meninggalkan zakat” dalam sebuah forum diskusi yang menimbulkan perbincangan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya.
“Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu ‘ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Ahad (1/3/2026).
Menag menjelaskan pernyataan yang disampaikannya dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah sesungguhnya dimaksudkan sebagai ajakan melakukan reorientasi pengelolaan dana umat.
Ia mendorong agar penguatan ekonomi syariah tidak berhenti pada pendekatan zakat semata, tetapi juga mengoptimalkan instrumen filantropi Islam lainnya seperti wakaf, infak, dan sedekah.
Menurut Nasaruddin, banyak negara telah menunjukkan kemajuan melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan terintegrasi. Ia mencontohkan praktik di Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, kementerian yang menangani wakaf mampu menjadikannya motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi umat.
“Inilah model yang ingin kita pelajari dan adaptasi untuk mempercepat kemajuan umat di Indonesia, tanpa mengurangi kewajiban zakat yang sudah jelas dalam ajaran Islam,” kata dia.
Menag berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang beredar serta memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya optimalisasi seluruh instrumen dana sosial keagamaan.
Ia juga mengajak masyarakat terus menunaikan zakat sekaligus mendukung pengembangan wakaf dan filantropi Islam secara lebih produktif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, pernyataan Menag terkait “meninggalkan zakat” juga mendapatkan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua Umum MUI, KH M Anwar Iskandar, merespons viral potongan video ‘Menag Tinggalkan Zakat’, setelah menyimak video utuh paparan Menag Prof Dr Nasaruddin Umar dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah, yang dipandu ekonom Aviliani, di Jakarta, 26 Februari 2026 lalu.
“Kata yang dipilih oleh Menag sangat shorih (jelas) yaitu ‘Meninggalkan Zakat’ sebagai syarat kalau umat Islam ingin maju,” Kiai Anwar menyimpulkan. “Di sini titik lemah narasi itu. Ajakan itu bertentangan dengan syariat Islam yang menjadikan wajibnya zakat sebagai bagian dari rukun Islam.”
Kiai yang juga Wakil Rais Am Syuriyah PBNU ini menambahkan, bahwa kebanyakan ulama (jumhurul ulama) bersepakat bahwa kata “sedekah” dalam ayat tentang delapan ashnaf merujuk pada zakat yang wajib, bukan sedekah sunnah.
Sejarah juga mencatat, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat karena zakat saat itu menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam.
Meskipun konteks ajakan Menag untuk meningkatkan kedermawanan dapat dipahami, dalam penilaian Kiai Anwar, pilihan frase “meninggalkan zakat” rentan menimbulkan salah persepsi.
“Saya bisa memahami bahwa potensi sedekah mungkin lebih besar daripada zakat, tetapi tentu tidak berarti harus meninggalkan zakat. Jangan sampai karena narasi ini, orang-orang yang wajib zakat kemudian meninggalkannya. Betapa besar dosanya,” Kiai Anwar di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Kiai Anwar menandaskan, “Zakat itu bukan filantropi yang sifatnya sukarela, tetapi rukun Islam yang hukumnya wajib dilakukan sebagai wujud tanggung jawab seorang muslim yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT.”
Karena dalam diri muzakky, Kiai Anwar menambahkan, “Ada milik orang lain yang harus diberikan melalui hitungan-hitungan tertentu, sesui dengan benda apa yang dizakati. Bisa tijarah (barang dagangan), bisa ma’dan (hasil tambang), bisa emas, perak, dan lain-lain yang bertujuan untuk membersihkan harta muzakky dari kotoran dan kerak-kerak harta.”
Oleh karna itu, Kiai Anwar menguatkan, “Muzakky musti berterima kasih kepada penerima zakat karena mereka sebenarnya telah membantu membersihkan harta muzakky.”
