Jakarta (Suaraislam.id)-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa nyawa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesungguhnya berada di tangan para Pengawas Gizi dan Jurutama Masak.
Selama ini, para pejuang garda terdepan yang bertugas langsung di dapur tersebut justru dinilai jarang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan oleh BGN.
Langkah konkret kini digencarkan demi menyuntikkan semangat baru dan meningkatkan pemahaman tata kelola dapur yang sehat bagi para pengelola.
BGN secara masif memberikan pembekalan agar seluruh tim teknis di lapangan mampu memproduksi makanan yang aman dikonsumsi oleh generasi masa depan umat.
Baca juga: Kabar Baik bagi Pengelola Dapur MBG, BGN Segera Susun Bank Menu Nasional
“Diteruskan atau tidaknya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini, sesungguhnya ada di tangan anda semua,” kata Wakil Kepala BGN yang membidangi urusan Komunikasi Publik dan Investigasi itu, dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Pada 2026 ini, Program MBG secara penuh akan berfokus pada penguatan aspek keamanan pangan atau food safety.
Oleh sebab itu, Nanik terus menggulirkan edukasi mengenai gizi dan standarisasi memasak bagi para Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di seluruh pelosok Indonesia.
Nanik secara jujur mengungkapkan bahwa kondisi sebagian bangunan dapur SPPG yang diinspeksinya saat ini masih memerlukan pembenahan besar-besaran agar sesuai visi awal.
Akibat mengejar target kuantitas penerima manfaat, sekitar 80 persen operasional dapur saat ini terpaksa memanfaatkan bangunan yang sudah ada seperti bekas rumah, kafe, rumah makan, dan ruko.
Keterbatasan ruang pada bangunan eksisting tersebut sering kali membuat alur tata letak dapur menjadi kurang ideal bagi keselamatan pangan.
Hal inilah yang berpotensi memicu terjadinya kontaminasi silang dan berdampak buruk pada standar kelayakan hidangan bagi anak-anak.
“Kalau toh itu (bekas) rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis, bukan juknis mengikuti rumah,” ujar Mantan Jurnalis Senior itu.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu juga menyoroti kejanggalan operasional dapur yang ukurannya terlampau sempit.
