Soroti Bobroknya Sistem Demokrasi, API Jabar Dorong Reposisi Politik Umat Islam
Bandung (SI Online) – Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar), Ustaz Asep Syaripuddin, menilai bahwa berbagai persoalan politik yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi yang diterapkan saat ini.
Menurut Ustaz Asep, sistem demokrasi saat ini membuat proses pemilihan pemimpin lebih bertumpu pada popularitas, elektabilitas dan “isi tas” atau kekuatan modal, dibandingkan kualitas keilmuan, keimanan, dan moralitas calon pemimpin.
“Syarat pemimpin dan anggota DPR di Indonesia berdasarkan popularitas, elektabilitas, terutama “isi tas”. Meskipun dia bukan ulama, kalau dia populer didukung. Apapun latar belakangnya bahkan penjahat sekalipun, kalau dia punya kemampuan finansial, itu bisa dikondisikan,” katanya dalam kajian online pada Rabu (10/6/2026).
Ia menilai demokrasi menjadikan setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan tanpa adanya penyaringan berdasarkan moralitas dan keimanan. Akibatnya, seperti yang terjadi saat ini, banyak pejabat yang tidak malu-malu melakukan kejahatan korupsi, bahkan termasuk di lembaga keagamaan.
Berbeda dengan sistem demokrasi, Ustaz Asep berpandangan bahwa dalam konsep ajaran Islam, proses seleksi calon pemimpin seharusnya dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan keislaman, keilmuan, serta kualitas keimanan para kandidat.
“Kalau dalam Islam, ketika berbicara calon pemimpin, pertama harus beriman, kemudian berilmu. Orang yang paham Al-Qur’an dan hadis, orang yang punya keberpihakan kepada rakyat dan mampu menegakkan Islam artinya siap memberlakukan kebijakan sesuai aturan Islam,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa dalam sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam, para ulama dan tokoh umat semestinya menjadi sosok yang paling layak dipertimbangkan untuk memimpin negara. Ia menyebut sejumlah nama ulama nasional seperti Ustaz Adi Hidayat, Habib Rizieq, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bachtiar Nasir, serta Hidayat Nur Wahid sebagai figur yang memiliki kapasitas keilmuan untuk memimpin.
Meski demikian, Ustaz Asep mengakui bahwa kondisi politik saat ini mengharuskan umat Islam menghadapi berbagai pilihan yang tidak ideal. Dalam konteks fikih siyasah, menurutnya, memilih calon yang dianggap membawa mudarat lebih kecil merupakan bagian dari ijtihad yang dapat dibenarkan.
“Selama ini kita dalam memilih pemimpin patokannya cari yang mudaratnya lebih kecil, ini wilayah ijtihad, bukan akidah,” katanya.
Namun untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya membangun sistem yang mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang beriman, bertakwa, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur’an dan Hadis.
Menurutnya, agenda besar umat Islam saat ini adalah melakukan reposisi peran politik umat Islam di Indonesia.
“Bagaimana mereposisi peran politik umat Islam Indonesia dari dikuasai menjadi menguasai. Kita ini dikuasai pihak lain, pihak sekuler, pihak oligarki, pihak asing. Bagaimana ke depan kita bisa menjadi pihak yang menguasai. Inilah yang harus kita persiapkan,” ujar Ustaz Asep.
Ia menegaskan bahwa umat Islam perlu mempersiapkan diri untuk membangun kekuatan politik yang lebih mandiri dan berorientasi pada nilai-nilai Islam, sehingga tidak terus-menerus berada dalam posisi yang ditentukan oleh kekuatan lain. []
