Meshaal dan Al-Hayya Bersaing Ketat Pimpin Perjuangan Baru Hamas
Hamas dijadwalkan menggelar pemungutan suara putaran penentuan (run-off) pada pekan depan untuk memilih ketua baru Biro Politik Hamas. Pemungutan suara ini akan mengakhiri proses transisi rumit yang dibentuk untuk mengisi kekosongan kepemimpinan setelah Israel membunuh sejumlah tokoh penting kelompok tersebut.
Para pemimpin yang syahid dalam serangan teror Israel tersebut di antaranya adalah Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Pemilihan yang sangat dinantikan ini menjadi momen krusial bagi gerakan perlawanan Palestina tersebut dalam memperbarui struktur kepemimpinan di tengah kecamuk perang yang masih berlangsung.
Menurut seorang sumber internal Hamas, pemungutan suara kini mengerucut menjadi persaingan ketat antara dua kandidat utama. Kedua sosok tersebut adalah Khaled Meshaal yang merupakan mantan pemimpin biro politik, dan Khalil al-Hayya selaku mantan wakil ketua biro politik.
Pemenang pemilihan ini akan menggantikan dewan kepemimpinan transisi yang dibentuk setelah Yahya Sinwar gugur di Gaza pada Oktober 2024. Pemimpin baru yang terpilih nantinya akan menjabat hingga tahun 2027, yakni waktu ketika pemilihan umum internal Hamas berikutnya dijadwalkan berlangsung.
Berdasarkan aturan internal organisasi, seorang calon harus memperoleh mayoritas mutlak berupa 50 persen ditambah satu suara dari anggota Dewan Syura. Dewan Syura sendiri merupakan lembaga musyawarah tertinggi yang memegang otoritas penuh di dalam internal Hamas.
Karena tidak ada satu pun kandidat yang mencapai ambang batas tersebut pada putaran sebelumnya, pemungutan suara putaran kedua terpaksa digelar. Sumber tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka organisasi tahun 2021, dua jabatan tertinggi kepemimpinan harus mencakup perwakilan dari wilayah Gaza.
Gaza merupakan salah satu dari tiga kawasan organisasi utama Hamas, selain wilayah Tepi Barat dan diaspora di luar Palestina. Oleh karena itu, jika Khalil al-Hayya yang mewakili Gaza tidak memenangkan kursi ketua, ia diperkirakan akan tetap menempati posisi sebagai wakil ketua biro politik.
Perubahan dalam Mekanisme Pemilihan
Seorang sumber Hamas lainnya mengungkapkan kepada Aljazeera.com bahwa kelompok tersebut terpaksa meninggalkan mekanisme pemungutan suara yang biasanya melibatkan partisipasi luas basis anggota. Sebagai gantinya, hanya kelompok yang lebih terbatas yang dapat memberikan hak suara dalam pemilihan biro politik kali ini.
Langkah darurat tersebut diambil agar masa jabatan kepengurusan yang dimulai sejak tahun 2021 dapat diselesaikan secara organisatoris di tengah situasi perang. Sumber itu menjelaskan bahwa tantangan keamanan akibat perang dan kebutuhan mendesak mengisi kekosongan di Dewan Syura menjadi penyebab proses pemilihan sempat tertunda.
Meski demikian, pihak Hamas membantah keras laporan yang menyebut bahwa mereka akan beralih ke sistem kepemimpinan rahasia atau kolektif permanen. Sumber menegaskan bahwa identitas ketua baru yang terpilih akan diumumkan secara resmi dan terbuka setelah seluruh proses penghitungan suara selesai.
Kedua sumber internal tersebut juga menegaskan bahwa persiapan untuk menggelar pemilihan internal yang sepenuhnya komprehensif akan mulai dilakukan tahun depan. Pemilu total yang melibatkan basis anggota di Gaza, Tepi Barat, dan diaspora tersebut akan terlaksana dengan syarat kondisi keamanan sudah memungkinkan.
Analis politik Palestina, Abdullah Aqrabawi, menyatakan kepada Aljazeera.com bahwa dinamika internal Hamas saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan kelompok lokal semata. Sejak peristiwa Thufanul Aqsha pada 7 Oktober 2023, Hamas telah menjelma menjadi aktor regional yang sangat diperhitungkan di Timur Tengah.
Setiap keputusan organisasi yang diambil kini memiliki dampak besar yang melampaui wilayah Palestina dan memengaruhi geopolitik global. Karena alasan itulah, proses pergantian kepemimpinan Hamas saat ini menjadi perhatian serius, baik di tingkat regional maupun internasional.
