Gibran Sudah Tidak Bisa Lawan Putusan MK dan MA
JAKARTA (Suaraislam.id) — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak dapat melakukan upaya perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Kedua lembaga tertinggi peradilan tersebut sama-sama mempersoalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding). Ia memastikan tidak ada upaya hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK), dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Salinan Putusan MA Bersifat Ex Tunc
Demikian pula halnya dengan proses hukum di Mahkamah Agung. Perlawanan hukum di MA hanya dapat ditempuh melalui pengajuan PK, tetapi Gibran tidak dapat mengajuannya karena bukan pihak berperkara atau tergugat dalam putusan tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK akibat beliau bukan pihak dalam perkara,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Bloomberg Technoz.
“Apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi dengan mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?” ujarnya menambahkan.
Yusril mengungkapkan bahwa MA telah merilis salinan utuh putusan yang membatalkan suket pendidikan Gibran pada Selasa siang. Dalam putusan tersebut, MA secara tegas menyatakan bahwa suket yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada 2019 statusnya batal atau tidak sah.
“Putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan, menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019,” ujar Yusril.
Demi Kepentingan Bangsa dan Demokrasi
Dalam putusannya, MA menegaskan kewenangannya untuk membatalkan suket tersebut meskipun Pemilu 2024 telah berakhir. MA menilai putusan ini harus ditetapkan demi kepentingan bangsa karena kehidupan demokrasi dinilai berada dalam ancaman jika suket Gibran tidak segera dicabut.
“Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Dikdasmen, putusan Mahkamah Agung itu juga final,” tegas Yusril.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian legalitas suket pendidikan tidak dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pembicaraan personal dan informal. Menurutnya, persoalan suket ini telah menjadi masalah hukum yang hanya memiliki nilai mengikat melalui proses di peradilan, sementara seluruh pintu perlawanan di pengadilan kini telah tertutup.
“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah langkah yang akan beliau tempuh?” pungkasnya.
Sumber: Bloomberg Technoz
