Ingatkan Soal Pembangunan IKN, Politisi PKS: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah IKN Nusantara.
Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, Hidayatullah pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek tol laut yang dinilainya gagal.
“Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya”, ungkap Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03/2022).
Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan tol laut yang digencarkan sejak Tahun 2015.
“Realisasi anggaran untuk kebijakan tol laut bersubsidi mencapai Rp1,61 Triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada 2020 yang mencapai Rp364,14 Miliar. Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan”, ungkapnya.
Menurut Hidayatullah, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016.
“Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%”, tuturnya.
Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara.
“Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu dua tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19”, tutupnya.
red: a.syakira
