Abdul Karim Miqdad, Teroris atau Ulama?

Pemerintah Indonesia menyebut Abdul Karim Miqdad teroris. Sementara itu, kalangan aktivis Palestina menyebutnya sebagai ulama. Penangkapan dan deportasi warga Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad (41 tahun), dari Indonesia ke Siprus pada Juli 2026 menjadi salah satu peristiwa yang memicu perhatian luas. Peristiwa tersebut menarik perhatian publik, baik di dalam negeri maupun di dunia Arab. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum internasional melalui mekanisme Interpol. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana satu sosok dapat digambarkan secara sangat berbeda oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Abdul Karim Miqdad adalah subjek Red Notice Interpol yang diterbitkan oleh Siprus. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban menjalankan kerja sama penegakan hukum internasional. Sebaliknya, banyak media Arab dan organisasi Palestina memotret Miqdad sebagai seorang dai, akademisi, dan aktivis. Ia dikenal selama bertahun-tahun mengampanyekan dukungan bagi rakyat Palestina. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat kasus tersebut menarik untuk dicermati. Putra Kamp Pengungsi Jabalia Hampir seluruh media Palestina menyebut Abdul Karim Miqdad berasal dari Kamp Pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Ia lahir sekitar tahun 1985. Jabalia merupakan kamp pengungsi terbesar di Jalur Gaza. Wilayah ini sejak puluhan tahun menjadi simbol penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan. Dalam berbagai profil yang diterbitkan media Arab, Miqdad digambarkan tumbuh dalam lingkungan religius. Ia disebut telah menghafal Al-Qur'an sejak usia belia dan kemudian menempuh pendidikan tinggi di bidang syariah. Profil semacam ini banyak muncul dalam pemberitaan media Palestina. Informasi tersebut kemudian dikutip oleh sejumlah media Islam di Indonesia. Sebagian besar media Arab menyebut bahwa ia merupakan lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Gaza. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang Fikih Perbandingan (Comparative Fiqh) hingga memperoleh gelar doktor. Ada yang menyebut gelar doktornya diperoleh di International Islamic University Malaysia (IIUM). Sebelum namanya menjadi sorotan karena kasus deportasi, Abdul Karim Miqdad telah beberapa kali datang ke Indonesia. Ia hadir sebagai pembicara dalam seminar dan kegiatan solidaritas Palestina. Media Palestina menggambarkannya sebagai seorang dai yang aktif menyampaikan ceramah mengenai kondisi Gaza. Ia juga sering berbicara tentang pentingnya solidaritas umat Islam terhadap Palestina serta penggalangan bantuan kemanusiaan. Selain di Indonesia, ia juga disebut melakukan safari dakwah ke sejumlah negara Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, beberapa perguruan tinggi Islam dan lembaga dakwah pernah memperkenalkannya dengan gelar "Syekh Dr. Abdul Karim Miqdad". Gelar tersebut disematkan ketika ia mengisi kuliah umum atau ceramah mengenai Palestina. Gelombang Pembelaan dari Organisasi Internasional Setelah penangkapannya, sejumlah organisasi Palestina memberikan pembelaan terhadap Abdul Karim Miqdad. Salah satunya adalah Hai'ah Ulama Palestina (Palestine Scholars Association). Organisasi ini menyatakan bahwa Miqdad merupakan salah satu anggotanya. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penangkapan tersebut. Selain itu, mereka meminta agar hak-hak Abdul Karim sebagai warga Palestina tetap dihormati selama menjalani proses hukum. Media Arab hampir selalu menggunakan istilah seperti d'ai, syekh, atau "aktivis Palestina". Pemberitaan mereka lebih banyak menyoroti aktivitas dakwah, latar belakang pendidikan, serta kekhawatiran bahwa proses hukum yang dihadapinya dapat berujung pada ekstradisi ke Israel. Selain itu, Aqsa Working Group (AWG) termasuk organisasi yang paling keras mengkritik deportasi tersebut. Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, menyatakan bahwa deportasi dianggap tidak sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia. Anshorullah menambahkan bahwa Indonesia tidak menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Oleh sebab itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam menyikapi permintaan negara lain. Geneva Council for Rights and Liberties, organisasi HAM yang berbasis di Jenewa, turut menyoroti proses hukum Abdul Karim. Lembaga ini menyatakan prihatin atas deportasi yang dilakukan kurang dari 24 jam setelah penangkapan. Mereka mempertanyakan transparansi dasar hukum penangkapan serta memperingatkan kemungkinan Abdul Karim diekstradisi ke Israel. Lembaga tersebut juga meminta Siprus menjamin hak-hak hukum Miqdad. Sikap Pemerintah Indonesia dan Catatan Sejarah Sebaliknya, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penanganan Abdul Karim sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas dakwah maupun isu Palestina. Menurut pemerintah, ia ditangkap karena menjadi subjek Red Notice Interpol yang diterbitkan Siprus atas dugaan tindak pidana. Pemerintah juga menyatakan bahwa Abdul Karim bukan ulama Palestina maupun aktivis kemanusiaan Gaza. Ia diposisikan sebagai seseorang yang telah tinggal di Indonesia selama sekitar tiga tahun dan bergerak di bidang bisnis. Abdul Karim diketahui telah tinggal di Indonesia sekitar tiga tahun lamanya. Ia memiliki istri dan anak yang merupakan warga negara Indonesia. Aktivitasnya selama di Indonesia tidak ada yang bersinggungan dengan tindakan kriminal. Peristiwa Abdul Karim ini mengingatkan kita pada kejadian masa lalu ketika Presiden Megawati Soekarnoputri ditekan Pemerintah Amerika Serikat. Saat itu, Amerika Serikat meminta ekstradisi tokoh senior Islam, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir (ABB). Amerika Serikat mengklaim mempunyai setumpuk bukti tentang tindakan terorisme Ustadz Ba'asyir. Namun, Megawati bersikukuh menolak permintaan Pemerintah Amerika Serikat tersebut. Ustadz Ba'asyir akhirnya tetap tinggal di Indonesia dan menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun. Prabowo tentu bukan Megawati. Entah mengapa, pemerintahan Prabowo saat ini terkesan lemah dalam menyikapi masalah Palestina. Jika Prabowo memiliki prinsip yang kuat, ia seharusnya tidak menyerahkan Abdul Karim begitu saja ke Siprus, meskipun Interpol Siprus memintanya. Apalagi bukti-bukti yang disodorkan Interpol—seperti yang tersiar di media massa—tidak terlalu kuat. Hal yang paling krusial adalah tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Siprus tidak akan menyerahkan Abdul Karim ke Israel. Dari kasus ini terlihat bahwa Pemerintah Prabowo kurang kuat dalam memberikan dukungan kepada aktivis-aktivis Palestina. Pemerintah tampak 'mudah menyerah' kepada agen-agen pro-Israel. Wallahu 'azizun hakim. [] Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.

SHARE:

Artikel Terkait

Pokok-Pokok Pidato Perdana Khalil al-Hayya sebagai Pemimpin Hamas

Ulama Palestina Pertanyakan ‘Deportasi Kilat’ dari Indonesia: Jangan Serahkan Syekh Muqdad ke Israel

Pemimpin Baru Hamas Harus Jembatani Gerakan yang Terpecah Terkait Iran

Khalil al-Hayya Terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia dan Gelombang Solidaritas untuk Palestina

Warga Gaza Rayakan Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026