Bisakah Sebuah Partai Berhaluan Kiri Sekaligus Zionis?
Jawabannya adalah tidak bisa. Namun, konsep "Zionisme Kiri" terus dipaksakan untuk menutupi sifat rasis dan kolonialnya.
Pada tahun 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui hal ini dengan mengadopsi Resolusi 3379 yang menyatakan bahwa “Zionisme adalah bentuk rasisme dan diskriminasi rasial”. Resolusi tersebut dicabut pada tahun 1991 setelah tekanan terus-menerus dari Israel dan sekutunya serta setelah runtuhnya Uni Soviet.
Perdebatan tentang “Zionisme Kiri” terus berlanjut hingga hari ini. Masalahnya bukanlah apakah individu Zionis dapat memiliki pandangan progresif tentang isu-isu sosial atau ekonomi tertentu, karena beberapa orang mungkin memilikinya.
Pertanyaan sebenarnya adalah apakah sebuah proyek politik yang diorganisasi untuk membangun dan mempertahankan negara berbasis supremasi Yahudi melalui pembersihan etnis, perampasan aset, apartheid, dan kini genosida, dapat diselaraskan dengan komitmen mendasar sayap kiri: kesetaraan, anti-rasisme, dekolonisasi, dan keadilan sosial bagi semua orang.
Jawabannya jelas tidak bisa.
Politik Sayap Kiri di Israel
Ketika mempertimbangkan rekam jejak sejarah, penting untuk dicatat bahwa selama berdekade-dekade, Israel diperintah oleh partai-partai yang mengklaim diri sebagai “sayap kiri”.
Mapai didirikan sebagai Partai Zionis Buruh pada tahun 1930 di bawah pimpinan David Ben-Gurion. Partai ini menjadi kekuatan dominan dalam politik awal Zionis dan arsitek utama lembaga pra-negara serta lembaga awal, termasuk Haganah yang melakukan berbagai serangan teroris dan pembantaian terhadap warga Palestina.
Mapai memerintah Israel hingga memasuki dekade 1960-an, sebelum memberikan jalan kepada Partai Buruh yang mendominasi politik Israel hingga dekade 1990-an.
Zionisme Buruh menyuarakan bahasa solidaritas pekerja sambil membangun lembaga-lembaga yang sengaja merancang pengucilan warga Palestina.
Histadrut, konfederasi serikat buruh dominan di Israel, didirikan pada tahun 1920 sebagai instrumen “penaklukan tenaga kerja” Zionis: sebuah proyek yang dirancang untuk membangun permukiman Yahudi dengan menggeser pekerja Palestina secara sistematis dari perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja pribumi.
Setelah tahun 1948, pengucilan ini diinstitusionalkan: pekerja Palestina dilarang menjadi anggota secara terang-terangan atau dibatasi pada status kelas dua selama berdekade-dekade, ditolak hak pilihnya dan keterwakilan yang bermakna meskipun mereka membayar iuran serikat pekerja.
Hari ini, meskipun di atas kertas warga Palestina seharusnya memiliki hak yang sama dengan pekerja Yahudi Israel, dalam praktiknya mereka tidak memilikinya.
Perjanjian tawar-menawar kolektif di sektor-sektor kunci seperti konstruksi secara konsisten tidak diterapkan pada mereka karena pekerjaan mereka dirancang tidak stabil, informal, dan “sementara”.
Dengan cara ini, Histadrut berfungsi bukan sebagai pembela hak-hak pekerja, melainkan sebagai aktor kunci dalam mereproduksi tatanan kolonial pemukim yang memisahkan, mengeksploitasi, dan melumpuhkan tenaga kerja Palestina.
Sistem persekolahan yang dibentuk oleh pemerintahan Buruh awal berfungsi sebagai instrumen pembentukan ideologi: menempa kesadaran nasional Yahudi sambil menghapus keberadaan Palestina, serta merekonstruksi permukiman sebagai penebusan nasional alih-alih kolonisasi.
Gerakan kibbutz dan moshav, lembaga utama Zionisme Buruh, menjadi pusat dari proyek pencurian tanah dan penggusuran. Banyak kibbutzim, karena lokasinya, berfungsi sebagai tempat pementasan operasi Haganah pada tahun 1948, termasuk pengosongan desa-desa Palestina di sekitarnya, menjadikan peta permukiman itu sendiri sebagai bagian dari infrastruktur operasional Nakba.
