BKsPPI: Penyadapan Presiden Harus Diusut Tuntas, Kekuasaan Jangan Disalahgunakan

Kepercayaan publik, harus dijaga melalui keteladanan, transparansi, penegakan hukum, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Karena itu, pemerintah dan seluruh penyelenggara negara diminta menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat integritas kelembagaan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Kekuasaan dijalankan sebagai amanah untuk melayani rakyat,” tegas BKsPPI.

Pihaknya menyatakan mendukung terwujudnya pemerintahan yang kuat, stabil, bersih, adil, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta nilai-nilai konstitusi.

Pesantren Harus Hadir sebagai Kekuatan Moral Bangsa

Selain menyoroti persoalan hukum dan keamanan nasional, BKsPPI menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam menghadapi dinamika kebangsaan.

Pesantren, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam tersebut harus tampil sebagai kekuatan moral, penjaga persatuan, penyejuk kehidupan sosial, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun peradaban Indonesia.

BKsPPI meyakini Indonesia mampu melewati berbagai tantangan apabila seluruh elemen bangsa mengedepankan persatuan, kejujuran, keadilan, dan kepentingan nasional.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan kebangsaan: “Pesantren Bersatu, Ulama Mengawal, Umat Menguatkan, Indonesia Bermartabat.” []