Catatan Konseptual Sarasehan Kebangsaan DDII tentang Kriteria Cawapres
Kriteria Wakil Presiden Usulan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
Berdasarkan rangkuman aspirasi umat dan pilar perjuangan dakwah, Dewan Da’wah mengusulkan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden RI.
Kriteria pertama adalah integritas moral, keislaman yang kokoh, dan bersih rekam jejak. Sosok tersebut harus merupakan tokoh muslim yang memiliki komitmen keislaman yang jelas, berakhlak mulia, bebas dari catatan korupsi, pelanggaran hukum, maupun cacat administratif yang berpotensi memicu sengketa konstitusional di kemudian hari.
Kriteria kedua adalah keberpihakan nyata pada kedaulatan ekonomi umat dan rakyat kecil. Figur yang diusulkan harus memiliki visi dan rekam jejak dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi umat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan perpanjangan tangan kepentingan oligarki.
Kriteria ketiga adalah menjadi perekat ukhuwah islamiyah dan pemersatu bangsa. Calon wakil presiden harus diterima secara luas oleh berbagai spektrum ormas Islam—seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Persis, Wahdah, Al-Washliyah, dan lain-lain—maupun komponen kebangsaan lainnya sehingga kehadirannya meredam polarisasi dan memperkuat kohesi sosial.
Kriteria keempat adalah loyal, komplementer, dan sinergis dengan Presiden. Ia harus memahami posisi konstitusionalnya sebagai pendamping Presiden dengan tidak menjadi “matahari kembar”, tidak menimbulkan kecemburuan antarpartai koalisi, serta mampu menerjemahkan visi Presiden ke dalam eksekusi kebijakan yang efektif.
Kriteria kelima adalah kapasitas kepemimpinan dan pengalaman tata kelola. Figur tersebut wajib memiliki kematangan intelektual, manajerial, dan pengalaman mengelola institusi besar atau birokrasi pemerintahan untuk membantu Presiden menyelesaikan masalah mendesak di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penegakan hukum.
Kriteria keenam adalah komitmen terhadap penguatan dakwah, pendidikan, dan moralitas bangsa. Sosok pendamping Presiden harus memiliki kepedulian terhadap penguatan lembaga pendidikan Islam—seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam—serta pembinaan moral generasi muda sebagai benteng ketahanan nasional.
Langkah Tindak Lanjut Sarasehan
Hasil Sarasehan Kebangsaan ini direkomendasikan untuk dirumuskan menjadi Risalah Kebangsaan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia yang selanjutnya dapat disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, pimpinan MPR RI, serta dikomunikasikan kepada pimpinan ormas-ormas Islam tingkat pusat sebagai wujud kontribusi konstruktif umat Islam bagi keselamatan dan kemajuan bangsa.
Semoga Allah Swt. memberikan kekuatan, kejujuran, dan keikhlasan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pimpinan umat dan bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia.[]
*Disadur dari naskah aslinya berjudul “Catatan Konseptual Sarasehan Kebangsaan DDII tentang Kriteria Cawapres Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia”, 18 November 2026.






