Datangi Kemenhaj, Kemenimipas Dukung Penyelenggaraan Haji 2026
Jakarta (SI Online)-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dukungan juga diberikan untuk pembentukan Satgas Haji yang akan dibentuk Kemenhaj bersama dengan Mabes Polri.
“Untuk memberikan kelancaran termasuk kesiapan kami dalam mendukung gugus tugas tadi yang akan beliau bentuk, sekaligus kami akan kirimkan tambahan petugas untuk mendukung pelayanan selama proses kegiatan haji yang dilaksanakan tahun ini,” kata Agus saat konferensi pers di Kantor Kemenhaj, Jl. MH Thamrin 6, Jakarta Pusat, Rabu siang (15/04/2026).
Baca juga: Cegah Haji Ilegal, Kemenhaj Bersama Polri Bentuk Satgas Haji
Agus juga mengungkapkan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membantu percepatan penerbitan paspor bagi jemaah haji, termasuk dengan membuka layanan tambahan pada akhir pekan.
“Beberapa saat yang lalu memang ada deadline yang dipercepat, kami juga mendukung sehingga proses penerbitan paspor kepada jemaah haji kita berjalan dengan lancar,” kata mantan Wakapolri itu.
Sebelumnya disampaikan, Kemenhaj bersama Mabes Polri membentuk Satgas Haji untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Termasuk praktik keberangkatan jemaah tanpa visa haji.
Menhaj RI KH Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan pembentukan Satgas Haji ini akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kepolisian dan jajaran imigrasi.
Baca juga: Beri Efek Jera, Wamenhaj Dorong Satgas Haji Langsung Tindak Jemaah Haji IIegal
Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan tahun sebelumnya, di mana masih ada warga negara Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi tanpa menggunakan visa haji resmi.
“Karena itu kita akan mengupayakan bagaimana pertama mengedukasi mereka supaya tidak berangkat tanpa menggunakan visa haji. Yang kedua, juga akan diletakkan upaya-upaya yang bisa membantu mereka di bandara,” kata Gus Irfan.
Menurutnya, pendekatan edukasi menjadi kunci utama untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat meningkat agar tidak nekat berangkat tanpa dokumen resmi, yang berpotensi membuat mereka telantar di Arab Saudi.
Politikus Gerindra ini menegaskan, kebijakan Pemerintah Arab Saudi saat ini hanya mengizinkan masuk bagi pemegang visa haji. Oleh karena itu, warga yang tidak memiliki visa resmi diminta untuk tidak memaksakan diri berangkat.
“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita nanti telantar di sana karena kebijakan Arab Saudi ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji,” kata Gus Irfan.
Sebagai informasi, jemaah haji Indonesia kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan akan diberangkatkan secara perdana menuju Arab Saudi pada 22 April 2026.[]
red: shodiq ramadhan
