Elpiji Naik di Saat Rakyat Masih Panik
Di tengah kelangkaan minyak goreng, ternyata harga elpiji juga mengalami kenaikan. Entah sampai kapan masyarakat Indonesia akan merasakan ketar ketir dalam memenuhi kebutuhannya pokok mereka. Jeritan dan teriakan rakyat seperti sudah menjadi hal biasa bagi pemimpin negeri ini. Kenyataannya kesusahan demi kesusahan senantiasa dialami masyarakat saat ini.
PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga bahwa harga gas LPG 12kg di tingkat agen naik menjadi Rp187 ribu per tabung. Seperti dilansir detik.com, beberapa agen yang ditemui pada Senin (28/2/2022) mengungkap, bila dijual secara eceran, harga gas LPG 12 kg per tabung bisa mencapai Rp200 ribu.
Menurut keterangan Dini agen gas LPG di Cirendeu, perbedaan harga jual gas LPG 12 kg dengan sebelumnya mencapai Rp30 ribu. Kenaikan harga yang cukup drastis.
Pertamina menyebutkan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
“Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$ 775 metrik ton, naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (28/2/2022).
Dengan penyesuaian yang dilakukan, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini adalah sekitar Rp15.500 per Kilogram (Kg), sementara itu, LPG subsidi 3 Kg tidak mengalami perubahan harga dan tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. (Tribunnews.com, 01/03/2022)
Pemerintah menaikkan harga LPG non Subsidi dengan alasan menyesuaikan harga industri dan perkembangan global. Hanya saja apakah kebijakan ini tidak akan memperparah ekonomi rakyat yang sudah terseok-seok saat ini? Salah satu kebutuhan pokok yang naik tentunya akan mempengaruhi harga lainnya. Dan ini tentunya tidak hanya kalangan menengah ke atas merasakannya tapi juga kalangan menengah ke bawah.
Ini membuktikan pemerintah tidak serius melayani rakyat, khususnya masalah kesejahteraan. Dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas perhatian karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas. Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesarnya pada swasta/asing.
Sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya hanyalah memprioritaskan kalangan tertentu yaitu pemilik modal itu sendiri. Kepentingan rakyat bukan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam sistem kapitalisme. Bahkan pemerintah cenderung berbisnis dengan rakyat, dan ini terlihat dari berbagai kebijakan yang tidak masuk akal yang ujung-ujungnya duit.
Kapitalisme yang berdiri atas kepentingan tidak akan mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Ungkapan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin tidak dapat dipungkiri memang terjadi dalam sistem ini.
