Gencatan Senjata AS-Iran Kembali Retak
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate dan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI Pusat.
Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali pecah. Hal ini terjadi setelah militer AS melancarkan serangan balasan terhadap target Iran pada Jumat, 26 Juni 2026.
Serangan ini dipicu oleh tindakan Iran yang menyerang kapal kargo MV Ever Lovely di Selat Hormuz sehari sebelumnya menggunakan drone (pesawat tanpa awak). Kapal tersebut dihantam drone bunuh diri di perairan Oman hingga menyebabkan kerusakan pada anjungan, namun tidak ada korban jiwa.
Komando Pusat AS (Central Command/CENTCOM) mengerahkan enam pesawat untuk menyerang empat target di pantai Iran dan Pulau Qeshm. Serangan tersebut meliputi fasilitas rudal, drone, dan radar pesisir.
CENTCOM menyebut aksi ini sebagai “tanggapan kuat” atas agresi yang “jelas melanggar gencatan senjata.” Sementara itu, Presiden Donald Trump melalui Truth Social menyebut serangan Iran tersebut sebagai “pelanggaran bodoh.” Trump juga mengklaim bahwa Iran meluncurkan empat drone, dan tiga di antaranya berhasil dijatuhkan oleh AS.
Respons Iran
Iran merespons tindakan tersebut dengan melancarkan serangan balasan terhadap pos-pos AS di kawasan Teluk. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam tindakan AS sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan menuding rezim AS sebagai pemecah perjanjian.
Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) kemudian memperingatkan bahwa serangan berikutnya akan jauh lebih luas. Iran juga melancarkan serangan drone ke Bahrain yang menjadi markas Armada Kelima AS.
Pemerintah Bahrain mengutuk keras serangan tersebut. Mereka menyatakannya sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan sabotase terhadap perdamaian kawasan.
Eskalasi ini sesungguhnya mengungkap kelemahan struktural dalam MoU Islamabad yang baru ditandatangani pada 18 Juni 2026 lalu. Kesepakatan 14 poin yang difasilitasi Pakistan tersebut memang sempat menghentikan perang skala besar dan membuka kembali Selat Hormuz.
Namun, perbedaan interpretasi mengenai otoritas pengelolaan lalu lintas selat menjadi bom waktu yang siap meledak. Iran bersikeras bahwa hanya rute di bawah otoritasnya yang sah, sementara AS mendorong rute alternatif rekomendasi International Maritime Organization (IMO) di lepas pantai Oman.
Serangan terhadap MV Ever Lovely sebenarnya merupakan sinyal politik yang terukur dari pihak Iran. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kapal tersebut tidak ditenggelamkan dan seluruh awaknya selamat.
Aksi itu mencerminkan strategi “provokasi terkendali” Iran untuk menunjukkan kendali de facto (secara nyata) atas selat meski telah meneken MoU. Serangan ini juga menguji klaim Trump bahwa Iran menjamin pelayaran bebas biaya di selat tersebut, yang jika terbukti salah, akan mengakhiri negosiasi.
