India Akan Robohkan Kampus yang Didirikan Pemimpin Muslim
Politik Balas Dendam
Tak lama setelah berkuasa pada tahun 2017, pemerintahan Yogi Adityanath mengajukan hampir 100 perkara hukum terhadap Azam Khan. Ia dituduh melakukan perampasan tanah, pemalsuan dokumen, dan ujaran kebencian, di mana puluhan perkara berkaitan langsung dengan Universitas Jauhar.
Khan menghabiskan lebih dari dua tahun di penjara sebelum Mahkamah Agung India memberinya jaminan bebas pada tahun 2022. Namun pada tahun berikutnya, pengadilan memvonis Azam Khan, istrinya Tazeen Fatima, dan putranya Abdullah Azam Khan bersalah atas tuduhan penggunaan akta kelahiran palsu.
Saat ini Khan sedang menjalani hukuman penjara dua tahun sejak Mei atas tuduhan membuat pernyataan provokatif saat pemilu 2019. Para pendukung Khan meyakini bahwa berbagai perkara hukum tersebut bermotif politik, meski pemerintah negara bagian membantahnya.
Anggota parlemen dari Partai Samajwadi, Javed Ali Khan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perintah pembongkaran merupakan bentuk politik balas dendam. Menurutnya penguasa menentang pendidikan dan ingin membiarkan masyarakat tetap bodoh.
“Ada banyak alasan mengapa universitas ini dijadikan sasaran. Pertama, universitas ini didirikan oleh Azam Khan. Kedua, batu pertama pembangunannya diletakkan oleh Mulayam Singh, tokoh pendiri Partai Samajwadi. Ketiga, universitas ini diresmikan oleh Akhilesh Yadav, mantan kepala menteri Uttar Pradesh. Dan keempat, universitas ini adalah universitas minoritas,” ujarnya.
Di sisi lain, juru bicara BJP Rakesh Tripathi menegaskan bahwa keputusan pembongkaran itu sepenuhnya sesuai prosedur hukum terhadap bangunan ilegal. Ia juga menuduh Partai Samajwadi menjalankan appeasement politics atau politik pemanjaan terhadap kelompok tertentu.
“Apakah ada yang bisa menyangkal bahwa Azam Khan membangun universitas ini di atas tanah yang diperoleh secara ilegal? Ia memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya ketika Partai Samajwadi berkuasa untuk mendirikan universitas ini di atas lahan ilegal dan membangun gedung-gedung tanpa dasar hukum. Apa yang kami lakukan sekarang hanyalah menegakkan hukum mengenai bangunan ilegal. Karena itu universitas ini harus dibongkar,” kata Tripathi kepada Al Jazeera.
Anak Perempuan Tidak Akan Pernah Mendapat Kesempatan Lagi
Kemarahan masyarakat terhadap rencana pembongkaran satu-satunya universitas di Distrik Rampur terus meningkat. Menurut sensus tahun 2011, tingkat melek huruf di Rampur termasuk yang terendah di Uttar Pradesh.
Selain itu, hampir setengah dari mahasiswa Universitas Jauhar adalah perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Kampus (Chief Proctor), Gulrez Nizami.
Iqra, mahasiswi tingkat lima Fakultas Hukum, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia memilih Universitas Jauhar karena faktor keamanan.
“Orang tua kami merasa tenang dengan suasana di sini dan dengan tingkat keamanan yang diberikan kepada mahasiswi dibandingkan universitas-universitas lain,” katanya.
Ia khawatir jika universitas itu benar-benar dihancurkan, kesempatan pendidikan bagi banyak perempuan Muslim akan ikut lenyap.
“Kalau universitas ini dibongkar, perempuan seperti kami tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk kuliah di tempat lain. Orang tua kami tidak akan mengizinkan kami pergi ke universitas lain. Mereka memilih tempat ini karena yakin anak-anak perempuan Muslim aman belajar di sini.”
Iqra juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuka pusat konseling untuk membantu mahasiswa berpindah perguruan tinggi. Namun para mahasiswa menolak untuk pindah karena sudah memilih universitas tersebut sejak awal.
