Kaum Yahudi, Pengkhianat Sejak Zaman Rasulullah Hingga Kini

Saat Rasulullah Saw hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, beliau tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pemersatu. Melalui Piagam Madinah, Nabi membangun tatanan politik bersama antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab. Setiap pihak dijamin kebebasan beragama, hak sosial, dan kewajiban mempertahankan kota dari serangan luar. Namun sejarah menunjukkan, perjanjian politik ini kemudian dikhianati oleh kaum Yahudi. Seiring menguatnya posisi kaum Muslim, terutama setelah kemenangan dalam Perang Badar, sebagian elite Yahudi melihat kekuatan baru ini sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi dan politik mereka. Dari sinilah konflik bermula. Pertempuran pertama kaum Muslim dengan Yahudi, terjadi dengan Bani Qaynuqa’ pada tahun kedua Hijriah. Mereka adalah suku Yahudi yang tinggal di pusat kota Madinah dan dikenal sebagai pandai besi serta pembuat senjata. Ketegangan memuncak setelah terjadi insiden di pasar mereka—seorang perempuan Muslim dilecehkan oleh seorang Yahudi, dan bentrokan pun tak terhindarkan. Bani Qaynuqa’ menolak bertanggung jawab dan secara terbuka menantang Rasulullah Saw. Sikap ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap Piagam Madinah. Nabi kemudian mengepung permukiman mereka selama sekitar dua pekan. Tanpa pertempuran besar, mereka akhirnya menyerah. Keputusan Rasulullah Saw kala itu bukan pembantaian, melainkan pengusiran dari Madinah. Ini menjadi pesan tegas: negara Madinah tidak mentolerir pelanggaran perjanjian dan ancaman keamanan, siapa pun pelakunya. Konflik berikutnya melibatkan Bani Nadhir, suku Yahudi yang memiliki pengaruh politik lebih besar. Pada tahun empat Hijriah, Rasulullah Saw mendatangi mereka untuk menyelesaikan urusan diyat (denda darah). Namun di balik jamuan diplomatik itu, tersimpan rencana pembunuhan terhadap Nabi. Rencana tersebut terbongkar, dan Rasulullah Saw segera memerintahkan mereka meninggalkan Madinah. Bani Nadhir menolak dan bertahan di benteng-benteng mereka. Terjadilah pengepungan singkat yang berakhir dengan pengusiran mereka ke Khaybar dan wilayah Syam. Menariknya, sekali lagi tidak terjadi pembunuhan massal. Namun pengusiran ini menjadi titik balik, sebab dari Khaybar, Bani Nadhir aktif menghasut suku-suku Arab untuk membentuk koalisi besar melawan Madinah. Peristiwa paling dramatis terjadi pada tahun lima Hijriah, saat Madinah berada di ambang kehancuran dalam Perang Khandaq. Koalisi besar Quraisy mengepung kota dari luar, sementara Bani Quraizhah—yang memiliki perjanjian pertahanan—membuka pintu pengkhianatan dari dalam. Bagi negara kota seperti Madinah, pengkhianatan dalam kondisi perang adalah ancaman eksistensial. Setelah pasukan sekutu mundur, Rasulullah Saw segera mengepung benteng Bani Quraizhah. Setelah menyerah, mereka meminta agar keputusan diserahkan kepada Sa‘d bin Mu‘adz, pemimpin suku Aus yang sebelumnya menjadi sekutu mereka. Keputusan Sa‘d keras, namun sesuai dengan hukum perang yang berlaku saat itu: pria dewasa yang terlibat pengkhianatan dihukum mati, sementara perempuan dan anak-anak tidak dibunuh. Banyak sejarawan menekankan bahwa keputusan ini bukan vonis Nabi, melainkan hasil musyawarah yang diminta sendiri oleh pihak Quraizhah. Puncak konflik terjadi dalam Perang Khaibar pada tahun ketujuh Hijriah. Khaybar adalah benteng ekonomi dan militer Yahudi, sekaligus pusat konspirasi anti-Madinah. Rasulullah Saw memimpin langsung ekspedisi ini. Setelah pertempuran sengit dan jatuhnya benteng-benteng utama, Khaibar ditaklukkan. Namun keputusan Nabi kembali menunjukkan sisi pragmatis: penduduk Yahudi tidak diusir. Mereka diizinkan tetap tinggal dan mengelola lahan dengan sistem bagi hasil. Bagi banyak sejarawan, kebijakan ini membantah tuduhan bahwa Rasulullah Saw memerangi Yahudi semata karena identitas agama. Pertempuran Rasulullah Saw dengan suku-suku Yahudi di Madinah bukan kisah kebencian agama, melainkan pelajaran tentang politik perjanjian, loyalitas, dan keamanan negara. Sejarah ini mengajarkan bahwa perdamaian hanya bisa bertahan selama kesepakatan dihormati, dan bahwa keadilan—dalam konteks zamannya—menjadi fondasi keputusan politik. Konflik Palestina Israel di Masa Kini Tahun 1948 menjadi garis patahan paling menentukan dalam sejarah Palestina modern. Di tahun itu, negara Israel diproklamasikan, dan bagi rakyat Palestina peristiwa tersebut dikenang sebagai Nakba—bencana nasional. Lebih dari sekadar perubahan peta, 1948 menandai awal dari rangkaian kekerasan, pengusiran, dan pendudukan yang hingga hari ini belum berakhir. Sejak saat itu, konflik Israel–Palestina bukan lagi sekadar sengketa wilayah, melainkan tragedi kemanusiaan berkepanjangan yang menelan korban jiwa, menghancurkan generasi, dan menciptakan salah satu krisis pengungsi terlama di dunia. Pada perang 1948–1949, sekitar 700.000 hingga 750.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka. Ratusan desa dihancurkan atau dikosongkan. Pengusiran ini bukan hanya efek samping perang, tetapi bagian dari realitas pembentukan negara baru yang mengubah penduduk asli menjadi pengungsi di tanahnya sendiri. Dalam periode ini saja, ribuan warga Palestina tewas, baik akibat pertempuran langsung maupun pembantaian lokal. Banyak sejarawan independen menyebut Nakba sebagai fondasi dari konflik struktural yang terus berulang hingga kini. Perang 1967 memperluas wilayah pendudukan Israel ke Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Sejak itu, kehidupan rakyat Palestina berada di bawah sistem militer yang mengatur pergerakan, tanah, air, dan ekonomi. Korban jiwa terus bertambah, meski sering luput dari perhatian dunia. Bentrokan, penembakan, penahanan massal, dan pembongkaran rumah menjadi bagian dari rutinitas pendudukan. Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk perang besar, tetapi dalam tekanan harian yang perlahan mematikan. Dua Intifada—1987 dan 2000—menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina sekaligus fase lonjakan korban. Ribuan warga Palestina tewas dalam bentrokan, sementara puluhan ribu lainnya luka-luka atau dipenjara. Yang paling mengkhawatirkan adalah pola berulang: setiap kali ada perlawanan, respons militer Israel berskala jauh lebih besar, sering kali menghantam warga sipil. Anak-anak dan perempuan menjadi bagian signifikan dari korban, memperlihatkan betapa timpangnya kekuatan yang berhadapan. Sejak blokade Gaza diberlakukan pada 2007, wilayah kecil ini berubah menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Perang besar meletus berulang kali—2008, 2012, 2014, 2021, dan puncaknya sejak 2023 hingga kini. Dalam konflik terbaru saja, puluhan ribu warga Palestina tewas, mayoritas warga sipil. Rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi menjadi sasaran. Infrastruktur hancur, sementara warga tidak punya tempat aman untuk melarikan diri. Selain korban tewas yang jumlahnya ratusan juta, warisan paling nyata dari penjajahan Israel adalah pengungsi Palestina. Saat ini, sekitar 5–6 juta pengungsi Palestina tercatat secara resmi—mayoritas adalah anak dan cucu dari mereka yang terusir pada 1948. Ini berarti tragedi Palestina bukan hanya tragedi satu generasi, melainkan trauma yang diwariskan lintas waktu. Anak-anak tumbuh di kamp pengungsi dengan cerita tentang rumah yang tak pernah mereka lihat, namun terus mereka ingat. Sejak akhir 2023 sampai sekarang, jumlah korban keganasan akibat genosida Israel sudah lebih dari 80 ribu orang. Sementara itu jumlah pengungsi lebih dari satu juta orang. Kaum Yahudi (Israel) memang seperti kaum yang tidak mengenal damai. Sejak zaman Rasulullah Saw, mereka terus menganggu dan mengadakan persekongkolan untuk memerangi kaum Muslimin. Hingga kini mereka merasaa tidak bersalah dan terus ingin menguasai Palestina. Pimpinan Yahudi Israel tidak mau negara Palestina merdeka berdiri. Kaum Yahudi mengadakan makar, Allah pun akan mengadakan makar dan makar Allah adalah yang terbaik. Wallahu azizun hakim. [] Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.

SHARE:

Artikel Terkait

Itamar Ben-Gvir: Wajah Kanan Keras Israel atau Wajah Israel?

Israel Diam-Diam Bangun 40 Pos Militer Permanen di Gaza

Netanyahu Tergilas Poros Washington

Kebijakan Baru Netanyahu: Akan Kuasai 70% Wilayah Gaza

Menhan Israel Terang-terangan Agendakan Pembersihan Etnis di Gaza

PBB ‘Blacklist’ Israel Terkait Kasus Kekerasan Seksual, Tel Aviv Meradang