Kecurangan Pilpres 2019: Terstruktur, Sistematis, Masif dan Brutal?

Pemilihan umum serentak 17 April 2019 dinilai sebagai pemilu terburuk setelah reformasi. Kecurangan berlangsung secara terstruktur, sistemik dan massif. Bahkan brutal. Masih ingat strategi Perang Total (Total War) dan istilah Perang Badar yang ramai pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu?. Sekarang terbukti. Kekuatan petahana memang tiga kali lipat dibandingkan kekuatan penantang, mirip seperti Perang Badar. Itu kalau hanya dilihat dari laporan penerimaan dana tim kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belum termasuk kekuatan sumber daya, akses, keamanan, dan lain-lain. Kamis sore (02/05) BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma’ruf melaporkan keuangan mereka. Dari BPN, Cawapres Sandiaga Uno melaporkan langsung kepada KPU yang membuka posko pelaporan di Hotel Borobudur, Jakarta. Sebagai pasangan yang pertama kali datang, Sandi melaporkan dana yang masuk ke timnya senilai Rp213,2 miliar. Dari jumlah itu, Rp192,5 miliarnya adalah patungan antara Prabowo dan Sandi. Sisanya sumbangan dari kelompok, masyarakat dan partai politik. Sementara TKN Jokowi-Ma’ruf, yang datang hampir terlambat, sekira 30 menit sebelum waktu pelaporan habis, melaporkan penerimaan mereka senilai Rp606,8 miliar. Angka itu, kata Bendahara Umum TKN Wahyu Sakti Trenggono, berasal dari sumbangan parpol, kelompok masyarakat, perorangan dan perusahaan. Trenggono menyebut dari 40 perusahaan pihaknya menerima Rp253,9 miliar. Sementara sumbangan 252 individu perorangan senilai Rp21,9 miliar. Perang total artinya habis-habisan. Itulah yang dimaksud oleh Goebbels dalam Pidato Sportspalast atau pidato perang total pada 18 Februari 1943 ketika Jerman Nazi mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Segala daya yang dimiliki dikerahkan. Bahkan bila perlu menghalalkan segala cara. Tujuannya ingin menang dengan persentase optimal, seperti pernah diucapkan Ketua Harian TKN Moeldoko. "Itulah yang akan kita lakukan. Sehingga totalitas yang kita dengungkan," kata Moeldoko. Dan, serangan paling mematikan yang dilakukan kubu 01 adalah melalui sejumlah lembaga survei yang menayangkan hasil hitung cepat (quick count) Pilpres pada Rabu sore, 17 April 2019 lalu. Bagaimana tidak mematikan, pemilu yang disiapkan sekian lama dengan biaya Rp25 triliun lebih, selesainya seperti antiklimaks. Hanya untuk membuktikan bahwa hasil survei sejumlah lembaga survei selama ini benar. Suara di dalam kotak-kotak kardus di TPS belum juga dibawa ke kecamatan, permainan sudah dianggap selesai. The game is over. Jokowi dinyatakan menang dengan perolehan suara sekitar 54-55 persen. Maka, betapa sangat terpukul dan shock-nya ‘bala tentara’ yang dipimpin Prabowo. Banyak yang cerita, jika sore itu banyak sekali relawan yang lemas. Tak menyangka dengan serangan mematikan itu. Seperti kurang diantisipasi. Apalagi kemudian muncul kabar-kabar tidak sedap seputar Cawapres Sandiaga Uno. Ibarat peperangan, ketika pemimpin pasukan dikabarkan tewas, maka lemaslah seluruh pasukan. Mental mereka down seketika. Itu yang terjadi pada Rabu sore hingga malam hari itu. Beruntung, Prabowo Subianto adalah seorang jenderal. Bukan jenderal kaleng-kaleng. Dia jenderal betulan. Pemimpin pasukan di lapangan. Maka dengan segala konsekuensi dan risiko di masa yang akan datang atas dirinya, dia tampil ke depan. Di depan Rumah Kertanegara, ia mengumumkan kemenangan, sujud syukur, dan meminta ‘pasukannya’ terus mengawal penghitungan suara manual. Bisa dibayangkan, jika Prabowo tidak mengambil langkah itu, apa yang akan terjadi. Stategi perang total benar-benar akan berhasil. Suara 02 pasti dicukur gundul. Habis. Bukan hanya suara Capres, tetapi juga suara partai. Karena mental pasukan sudah down, mereka lemah, kehilangan semangat, dan tidak lagi mengawal penghitungan. Dikawal saja penghitungan suara diwarnai banyaknya kecurangan, apalagi jika ditinggal. TSM dan Brutal Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto terang-terangan menyebut Pemilu 2019 terburuk setelah reformasi. Bambang mewanti-wanti, jangan sampai ada pasangan calon yang sejatinya memperoleh suara terbanyak, tetapi justru yang menjadi presiden adalah orang lain. Senada dengan Bambang, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu tegas menyebut kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematik dan massif (TSM). Bahkan, kata Said Didu, mengarah kepada brutal. Tudingan Said Didu ini bukan main-main. Jika benar dan terbukti bila proses Pemilu terjadi kecurangan TSM, kemungkinannya cuma dua. Pertama, diskualifikasi calon yang melakukan pelanggaran; kedua, pemilihan presiden ulang. Apa yang dimaksud kecurangan TSM?. UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 289 ayat 3 menjelaskan, yang dimaksud pelanggaran struktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi-ini juga sudah terjadi. Sedangkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan-bukan hanya sebagian. Pelanggaran tersebut harus dinilai pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Pertama, penetapan daftar pemilih. Kedua, kampanye. Ketiga, pelaksanaan pemilihan. Keempat, pelaksanaan perhitungan suara. Penilaian kecurangan itu merupakan akumulasi dari seluruh tahapan Pemilu. Lalu, bagaimana membuktikan adanya kecurangan TSM itu?. Pemilu 2019 ini terjadi dalam kondisi Indonesia menghadapi revolusi industry 4.0. Zaman digital. Kabar dari media sosial lebih cepat dibanding media-media konvensional. Semua orang bisa menyiarkan sendiri setiap peristiwa yang dialami, dilihat dan dirasakan. Meledaklah kabar dari Malaysia. Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan banyaknya surat-surat suara tercoblos di Selangor. Bukan hanya surat suaranya yang sudah tercoblos, bahkan proses pencoblosan surat-surat suara itu pun ada. Untuk Pilpres surat-surat itu dicoblosi di paslon 01, sementara untuk Pileg surat suara dicoblos pada Caleg Partai Nasdem, Davin Kirana. Davin adalah putra Dubes Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana. Kasus pencoblosan surat suara di Malaysia ini demikian terang-terangan dan brutal. Sulit untuk dibantah. Apalagi disebut hoax. Bawaslu menyatakan video-video yang beredar itu benar adanya. Setelah dilakukan investigasi, akhirnya Bawaslu merekomendasikan pergantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN Malaysia) dan pemilihan suara ulang untuk metode melalui pos. Dua anggota PPLN yang direkomendasikan untuk diganti adalah Krishna Hanan dan Djadjuk Natsir. Khrisna adalah Wakil Dubes, sementara Djadjuk adalah penanggung jawab pemungutan suara melalui pos. Jauh sebelum pemilu dilaksanakan, sejatinya nuansa TSM itu sudah terjadi. Dari persoalan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga soal teknis kampanye. Soal DPT misalnya, tiga hari sebelum pencoblosan, Tim IT BPN Prabowo-Sandi melaporkan, ada 17,5 juta pemilih di DPT bermasalah. Direktur IT BPN, Agus Maksum, mengungkapkan sebelum hari pencoblosan Pemilu, pihaknya sudah mewanti-wanti KPU agar menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Tim IT BPN, Agus Maksum, temuan dugaan adanya 17,5 juta DPT bermasalah ini, menunjukkan akan adanya intruder (pemilih fiktif) karena adanya kecurangan masif. Atas dasar itulah, ada dugaan KPU telah bermain curang. "Banyak kita temukan DPT yang bermasalah seperti di Bogor, di Jawa kami mencatat itu ada 19.427 TPS yang bermasah DPT-nya," tuturnya. Soal teknis kampanye, Prabowo Subianto menyampaikan sendiri jika pihaknya dipersulit oleh pejabat pemerintah daerah. Pemblokiran tempat ini terjadi secara terstruktur. Di Bandung, lokasi-lokasi yang akan disewa untuk pertemuan Prabowo dengan pendukungnya ditekan dan dilarang. Di Banten, helikopter Prabowo tak boleh mendarat di Alun-alun Pandeglang. Di Bogor, kampanye akbar Prabowo yang sedianya ingin menggunakan Stadion Pakansari tidak diizinkan. Demikian pula di Semarang, kampanye akbar Prabowo tidak mendapatkan lokasi kampanye hingga akhirnya kampanye untuk wilayah Jawa Tengah dipusatkan di Solo. Bahkan kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno pun proses perizinannya dihambat. Belum lagi di sejumlah daerah, seperti Yogya dan Solo, rombongan peserta kampanye akbar 02 dihambat perjalanannya. Akses jalan dihalangi. Alat peraga kampanye pun dirusak. Sementara untuk petahana, bebas saja mereka mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, meminta sumbangan BUMN/BUMD, dan menggunakan fasilitas-fasilitas Negara untuk kampanye. KPU dan Bawaslu sebagai ‘wasit’ dalam pertandingan pun dicurigai banyak kalangan tidak bertindak adil. Aturan-aturan yang dibuat cenderung menguntungkan petahana. Seperti tentang tidak harusnya capres petahana cuti dari jabatannya. Wasit yang mestinya mengawasi jalannya pertandingan, kini malah jadi obyek pengawasan rakyat. Masalah saat pencoblosan, di hari-H, justru secara gamblang diungkap oleh Bawaslu. Bawaslu mencatat sederet dugaan pelanggaran dan masalah saat pencoblosan Pemilu 2019. Mulai dari persoalan tempat pemungutan suara (TPS) yang terlambat dibuka hingga masalah Daftar Pemilih Khusus (DPK). "Ada beberapa TPS dan hampir kebanyakan mulai pukul 08.00. Padahal sesuai UU dimulai pukul 07.00. Bahkan ada juga yang mulai pukul 10.00, bahkan ada juga yang dimulai pada pukul 11.00. Jadi persoalan logistik satu, dia datang secara keseluruhan. Kedua terlambat datang turun dari kelurahan ke TPS, ketiga ada surat suara yang tidak ada. Misal ada beberapa daerah semua ada kecuali surat suara DPR-nya atau provinsinya tidak ada. Ada juga surat suara tertukar," ujar Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam jumpa pers di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019). Fritz mengatakan, TPS yang terlambat dibuka merupakan pelanggaran. Ia mengimbau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat langsung mendata bagi pemilih yang sudah antre menunggu. Bawaslu juga menyoroti adanya ketidaksesuaian ketentuan bagi pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK). Padahal menurut aturan, pemilih yang masuk DPK cukup menunjukkan e-KTP atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP atau Suket. "Ada juga surat yang kurang, misal DPT ada 100 surat suara cuma ada 80. Kemudian poin dari pemilih, banyak yang di DPK. Kami menemukan ada beberapa ketidakkonsistenan DPK. Ada yang masih KPS minta kepada, meskipun ada e-KTP tapi disuruh ke kelurahan mengurus Suket kembali padahal kita tahu pakai e-KTP bisa memilih di domisilinya," ujar Fritz. Untuk kartu suara yang sudah tercoblos salah satu paslon, jangan ditanya lagi. Bahkan video yang menunjukkan petugas KPPS melakukan pencoblosan massal surat suara pun beredar luas di media sosial. Setidaknya yang beredar melalui media sosial adalah video dari Nias, Boyolali dan Banten. Setelah pencoblosan, kecurangan berikutnya perjadi saat penghitungan suara. Situng KPU, meski hasilnya tidak menjadi dasar penetapan pememang pemilu, tetapi dalam proses inputnya ditemukan banyak sekali kesalahan. BPN Prabowo-Sandi, terakhir melaporkan bila mereka menemukan hampir 74 ribu kesalahan input pada Situng KPU. Mereka mendesak agar proses Situng KPU dihentikan saja. Dicurigai, Situng KPU ini disetting sedemikian rupa agar sesuai dengan hasil quick count lembaga survei. Semua bentuk-bentuk kecurangan dalam Pemilu 2019 ini diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Foto,gambar, video, suara beredar secara cepat melali aplikasi WhatsApp. Karena itu bila pemerintah, KPU, dan Bawaslu menganggap tak ada masalah serius dalam Pemilu 2019, nanti akan melahirkan amarah rakyat. Amarah itulah yang dikhawatirkan melahirkan sebuah kekuatan rakyat. Mencermati fakta-fakta kecurangan yang dinilai berlangsung secara TSM inilah, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, sebagai kelompok yang mendukung Prabowo-Sandi akhirnya menggelar Ijtima ketiga di Sentul, Bogor pada Rabu, 1 Mei 2019 lalu. Setelah menyimpulkan bila proses pemilu 2019 dipenuhi kecurangan yang TSM, Ijtima Ulama mendesak agar Bawaslu mendiskualifikasi paslon 01. Kepada BPN, Ijtima Ulama merekomendasikan agar melakukan perjuangan secara syar’i dan konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan. Pemilu yang Memilukan Di luar persoalan kecurangan yang diduga berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Pemilu 2019 ini melahirkan suasana yang memilukan. Betapa tidak, hingga tulisan ini dibuat pada Sabtu malam (04/05), jumlah petugas KPPS yang meninggal usai Pemilu mencapai 440 orang. Sementara itu jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah menjadi 3.788 orang, sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia 4.228 orang. Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku sangat terpukul atas tragedi tersebut. Ferry mengungkapkan, 200 orang korban Bom Bali telah mampu membuat negara dan dunia berkabung, sementara Pemilu yang korban meninggalnya hampir 500 orang negara seolah biasa-biasa saja. “Bayangkan apa yang terjadi," kata Ferry. Ferry memandang proses pemilu sekarang sangat tidak wajar hingga membuat ratusan petugas KPPS meninggal dunia. Untuk itu, ia mengusulkan dilakukan autopsi agar penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS tersebut bisa diketahui. Apalagi, jika meninggalnya ratusan petugas KPPS itu hanya karena faktor kelelahan. MER-C Indonesia menyatakan, faktor kelelahan jarang mengakibatkan kematian. Menurut MER-C, banyaknya petugas KPPS yang meninggal merupakan fenomena yang luar biasa. "Tugas kita adalah membuka mata masyarakat seluas-luasanya supaya bertanya mengembangkan daya kritis, apa yang terjadi, orang yang paling depan dalam proses demokrasi ini tiba-tiba meninggal," ujar Ketua Tim Mitigasi Kesehatan Bencana Pemilu 2019 dari MER-C, Agus Sudarmadji. Hal lain yang memilukan adalah narasi perpecahan yang dibangun bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Meski pada akhirnya meminta maaf, tetapi pernyataan Mahfud itu tidak bisa dilupakan begitu sejarah. Ia menyebut bila wilayah-wilayah provinsi yang dimenangkan Prabowo sebagai provinsi garis keras. Pernyataan ini bukan saja ahistoris, tetapi juga menyakiti masyarakat di provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Jabar, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB. Sebab, stigma selama ini yang dibangun, garis keras adalah radikal. Sebuah stigma negatif terhadap umat Islam. Mahfud tidak sadar, bila dia menyematkan ‘garis keras’ kepada provinsi-provinsi pendukung Prabowo, maka pihak lawan pun dapat menyematkan “basis PKI” pada provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi. Tentu ini sesuatu yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Alhasil, jika ingin rasa pilu itu nanti terus terjadi, mau tidak mau, sistem pemilu 2019 ini tidak boleh dilanjutkan untuk Pemilu berikutnya. Jangan sampai pesta menjadi duka nestapa. [shodiq ramadhan/dbs]

SHARE:

Artikel Terkait

Kalau Gagal Hak Angket, Masih Ada Hak ‘Bangket’

MK Harus Berani Buat Putusan Drastis untuk Kawal Konstitusi dan Etika

Ketum Muhammadiyah: Hasil Pemilu adalah Realitas Politik dan Konsekuensi Logis Pilih Sistem Demokrasi

Politik Panas Dimulai