KIB dan ‘Set Back’ Orde Baru
Boleh jadi di dunia perpolitikan di tanah air jelang Pemilu ada arah set back ke Orba, karena di Koalisi Indonesia Baru (KIB) ada Golkar.
Golkar itu pemain partai lama dan berakar. Paling berpengalaman panjang dan sudah pintar mengelola negara 32 tahun.
Oleh karena itu, di setiap periode Pemilu, kalaupun dia tidak menang di Pilpres, Pilkada dan Pileg sekalipun, tetap dialah Golkar sang pemenang meski di balik layar, behing the scenes winner.
Yang dia tidak menangkan seluruhnya hanya di era SBY, karena itupun menandai awal era reformasi. Wajar! Ketika semangatnya segala sesuatu baru di awal harus ada perubahan terjadi.
Tetapi, di era SBY yang memang dikenal era partai-partai berbondong-bondong melakukan bancakan korupsi, Golkar pun kena tulahnya. Ketua Umumnya, Setya Novanto, terjerat kasus korupsi E-KTP, hingga kini masih mendekam di LP Sukamiskin sama dengan Ketum PD Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi dari sekian kasus lainnya.
Tapi lihatlah di era Jokowi, sekalipun PDIP pemenangnya yang mengantarkannya ke kursi Presiden, meraih suara mayoritas di parlemen dan pemerintahan daerah, ternyata Golkar-lah pemenang sesungguhnya, real the winner. Golkar-lah yang paling berkuasa.
Di tambah Golkar pun sudah memiliki captive electoral luar biasa yang masih kuat membekas dan bertahan. Pendukung Golkar yang awal mula merupakan kelas pekerja, adanya ASN turun-temurun pasti menguasai BUMN. Juga ASN di seluruh birokrasi pemerintahan.
Yang lebih hebatnya lagi dukungan prajurit dari perubahan ABRI ke TNI dan Polri, terlebih siapa yang di Menko menjadi menteri segala urusan sekarang, bak Perdana Menteri. Relasi dukungan TNI-LBP yang kebetulan penguasa-pengusaha, pasti akan dengan mudah membuka peluang melakukan sindikasi ke korporasi-korporasi oligarki baik domestik, regional maupun internasional. Khususnya, RRC Tiongkok-Beijing.
Kalau sudah melibatkan urusan kapitalisasi oligarki konglomerasi begini, maka nyaris bakal tak ada kekuatan apapun dan siapapun yang akan berani menentangnya?!
Makanya, KIB dibentuk untuk melanjutkan tradisi strategi Golkar seperti di era Orde Baru: terlebih dahulu sasarannya yang utama lepas dari bayang-bayang quasi kuasa PDIP sekalipun Jokowi sudah lengser. Kenapa itu menjadi no problema? Karena Jokowi sudah inheren melekat di KIB, meski masih sembunyi-sembunyi.
Sasaran selanjutnya, harus ada juga cara-cara yang di-copy paste dari PDIP, Presidennya harus jadi boneka-boneka yang bisa diatur kesana-kemari, meski bukan seperti petugas partai. Atau Tidak seperti pendahulunya Soeharto, orang kuat dan seorang pahlawan besar yang mengendalikan seluruhnya karena untuk menghadapi besarnya pekerjaan transisi bangsa dari orde lama ke orde baru.
