Pak Harto Memang Layak Mendapat Gelar Pahlawan
Dalam seminar yang diselenggarakan ICMI Orsat Jatinegara di Perpustakaan Nasional, 24 Juni 1995, Hussein Umar, Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) saat itu, menguraikan kebijakan Orde Baru terhadap Gerakan Islam di Indonesia.
Ia membagi kebijakan pemerintah terhadap umat Islam dalam dua babak. 1967-1987, pemerintah melakukan deideologisasi, depolitisasi dan sekulerisasi. “Deideologisasi politik dan depolitisasi Islam adalah bagian dari kebijakan kekuasaan yang mencerminkan sikap Islamofobia,“ katanya dalam seminar yang dibuka Pangdam Jaya Mayjen TNI Wiranto itu.
Ia melukiskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada babak itu sebagai berikut, “Terjadi rekayasa terhadap kekuatan-kekuatan sosial umat seperti golongan buruh, tani dan nelayan sehingga mengalami proses likuidasi. Dalam suasana Islamofobia itu kegiatan dakwah kalangan buruh, tani dan nelayan mengalami kelesuan dan kemandegan untuk masa yang lama, lebih dua dasawarsa dengan segala akibatnya bagi pembinaan umat. Ormas tani dan nelayan yang mengemban tugas-tugas dakwah juga mengalami Nasib yang sama.
Untuk masa yang lama, terjadi kekosongan dakwah di kalangan petani di pedesaan dan nelayan di daerah-daerah pantai miskin. Pada gilirannya di belakang hari mereka menjadi sasaran pemurtadan dengan memanfaatkan faktor kemiskinan, kebodohan, tekanan dan intimidasi.
Organisasi mahasiswa Islam mengalami nasib yang sama karena dilarang menghadirkan ormas mahasiswa di lingkungan kampus. Ormas pelajar Islam pun tersingkir dari sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas dengan lahirnya OSIS. Untuk masa yang lama, terjadi kevakuman kegiatan dakwah di kampus dan sekolah, sampai bangkitnya dakwah melalui masjid-masjid kampus.
Sikap kurang bersahabat terhadap Islam diperburuk dengan munculnya kasus pelanggaran busana jilbab, penghapusan libur bulan puasa, penerbitan sekitar 12 jilid buku PMP yang bertentangan dengan akidah, penyelenggaraan SDSB, penjualan minuman keras, lokalisasi pelacuran dan sebagainya.“
Saat itu, peran CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan Benny Moerdani memang keterlaluan di Indonesia. Sehingga sekulerisasi dan deislamisasi menggejala di tanah air. Di zaman Benny umat Islam mengalami tragedi Lampung, Tanjung Priok, Aceh dan lain-lain.
Maka ketika Pak Harto memberhentikan Benny sebagai Panglima TNI pada 1988, masyarakat banyak yang bersyukur. Saat itu Pak Harto mengangkat Feisal Tanjung yang dianggap lebih akomodatif terhadap umat.
Bergesernya pemihakan Pak Harto kepada umat Islam, sebenarnya terjadi sejak pembentukan ICMI 1993. Saat itu ia setuju Habibie sebagai ketuanya. Bukan hanya itu, Pak Harto juga merestui pembentukan koran Islam Republika yang merupakan koran aspirasi umat. Lahirnya koran ini membuat gegap gempita umat luar biasa. Sehingga banyak masyarakat yang menghimpun dana untuk diberikan kepada Republika.
Tahun 1988, Pak Harto pergi haji dan kemudian menampakkan kemesraannya kepada umat Islam. Sehingga ICMI makin berkibar, Bank Muamalat didirikan (1991), mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang membangun 999 masjid di seluruh Indonesia, merintis UU Zakat dan lain-lain.
Saat itu juga muncul isu rombongan ABRI Hijau yang dikomandani oleh Prabowo Subianto dan ABRI Merah Putih yang dikomandani oleh Wiranto. Isu ini menjadi panas, hingga Prabowo dituduh menyebabkan kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan Pak Harto turun dan akhirnya Prabowo dipecat Habibie.
Kedekatan pak Harto kepada ICMI dan umat Islam menjadikan panas CSIS dan berbagai kelompoknya. Sehingga kemudian mereka merancang agar Pak Harto turun selekasnya. Pembentukan PRD, demo-demo mahasiswa dan pembakaran Jakarta, tidak lepas dari peran CSIS saat itu. Ada salah seorang peneliti CSIS yang mengaku kepada sahabat penulis, bahwa merekalah yang merancang penurunan pak Harto itu.
