LBP Berseteru dengan Aktivis LSM, Politisi PKS: Harusnya Klarifikasi Bukan Kriminalisasi
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menganjurkan, alih-alih mempolisikan para aktivis, seyogyanya LBP bisa bertindak elegan dengan mengadakan debat terbuka sebagai sarana untuk menggunakan hak jawab dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Sebab, para aktivis ini mengklaim apa yang dialamatkan kepada LBP berdasarkan data hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Jika dirasa ada poin yang tidak tepat, maka LBP bisa sampaikan klarifikasi. Bukan kriminalisasi. Sebaliknya, jika apa yang disampaikan para aktivis ini tidak sesuai fakta, maka mereka harus minta maaf kepada LBP dan publik serta siap dengan konsekuensi hukum. Cukup fair, bukan? Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai,” imbuhnya.
Bukhori mengatakan, apabila LBP bersikukuh menggunakan jalur hukum, dirinya khawatir cara tersebut kian menimbulkan tanda tanya besar di kepala publik.
“Upaya kriminalisasi menunjukan gestur panik, sehingga berpotensi memperkuat kecurigaan publik terhadap LBP,” ujarnya.
Legislator dapil Jateng I ini melanjutkan, bila upaya pemolisian ini diteruskan, di sisi lain akan menjadi pertanda yang semakin mengonfirmasi temuan lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) dan LP3ES soal merosotnya indeks demokrasi di Indonesia.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada bulan Oktober 2020 menyebutkan, sebanyak 69,6 persen responden setuju publik kian takut menyampaikan pendapat. Sementara, pada bulan Mei 2021 hasil survei LP3ES menunjukan sebanyak 52,1 persen warga setuju ancaman kebebasan sipil meningkat, diiringi ketakutan mereka dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, berserikat.
“Kriminalisasi aktivis akan berdampak pada menguatnya sikap apatis dan sinisme publik. Akibatnya, masyarakat akan semakin permisif membiarkan pelanggaran oleh kekuasaan lantaran khawatir dikriminalisasi. Padahal, dalam logika demokrasi, pejabat itu semestinya takut dengan masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bukhori mendorong Presiden Jokowi untuk bersikap dengan memperingatkan LBP untuk tidak berlebihan dan segera mencabut laporan.
“Banyak tugas penting dari Presiden Jokowi yang harus dikerjakan LBP, alih-alih mengkriminalisasi rakyat.” pungkasnya.
red: farah abdillah
