Lembaga Presiden Itu Sudah Dilecehkan

Ironis dan paradoks. Hanya untuk membentuk paslon Presiden yang satu ini. Sebangsa dan setanah air dibuat geger setengah mati. Diawali sajian tontonan dramaturgi penuh intrik, friksi dan konflik.Alias, drama kotor politik. Betapa kentara praktik kolusi dan nepotisme dilakukan dengan kasat mata telanjang. Pun betapa kental merekat dan melekat kecurangan, kelicikan dan keculasan itu diperagakan. Tak dinyana dan tak disangka civiliance Indonesia governance melalui periodisasi kepemimpinan Jokowi itu berubah 180 derajat menjadi otoritarianisme dari suatu negara machstated. Jauh panggang dari api negara rechstated. Sudah menggerus segala kewenangan lembaga dan komisi tinggi negara seluruhnya di bawah kendalinya. Maka, hanya kurang dari dua pekan sebelum pendaftaran paslon tetap ke KPU. Praktik kekuasaan kotor nepotis politik dinasti berhasil dipampaskan dan diterabaskan dengan paksa. Melabrak dan membablas konstitusi. Seraya ibarat “senjata laras panjang” yang ditodongkan di dahi kepala: tersandera dan menyandera koalisi partai, MK, MK-MK, MA dan fraksi DPR menjadi bertekuk lutut bak menyerah menyaksikan tindak merampok kekuasaan. Jadilah, Prabowo-Gibran paslon Presiden. Lantas, pertanyaannya masih adakah tersisa suatu kepantasan, kepatutan, kepatuhan dan kepanutannya paslon Presiden ini bersama kroni dan koloninya itu menjalani kontestasi transisi kepemimpinan yang sesungguhnya dan seharusnya secara demokratis itu? Rasa-rasanya sudah tidak ada. Urat malu dan kendali hawa nafsu syahwat sudah dibrangus oleh ambisiusisme buta kekuasaan. Akan lebih ironis dan paradoks lagi bila kita melihat lebih jauh. Betapa tindak penyelewengan dan penyimpangan terhadap konstitusi hanya dianggap pelanggaran kode etik. Justru ketua lembaga MK yang mengambil keputusan itulah dalam sidang kode etik MK-MK yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat kode etik hanya dikenakan berupa pencopotan jabatan belaka. Sementara, dua pelakunya ponakan dan kakak iparnya melenggang pergi terlindungi dari jerat hukum pidana gegara bersembunyi di balik payung hukum etika itu. Yang sungguh di negeri ini telah dibuat dimarjinalkan dan termarjinalkan. Sudah begitu ketika diselenggarakan debat perdana seluruh paslon Presiden saat mana Anies menanyakan kepada Prabowo perihal bagaimana perasaannya terhadap adanya pelanggaran kode etik berat itu tidakkah dipertimbangkan —karena masih adanya waktu sampai 13 Nopember 2023 untuk mengganti Gibran? Dijawab oleh Prabowo berdasarkan saran tim pakar hukum tata negara (termasuk Prof. Yusril Isya Mahendrakah?) itu dianggap tidak melanggar hukum karena keputusan MK itu tak dapat ditolak dan sudah final? Ntahlah, siapa pun termasuk Prof. Yusril atau bukan, sistematisasi nilai hukum negara machstated itu sudah sangat jelas-jelas merendahkan nilai peradaban, martabat dan harkat hakiki negara rechstated yang menempatkan etika itu sebagai sumber dan induk hukum tertinggi. Sebagaimana dianut oleh Pancasila dan UUD 1945. Ukuran ketaklulusan ujian kepantasan, kepatutan, kepatuhan dan kepanutan pun rupanya masih akan terus berlangsung. Semakin terbuktikan menunjukkan siapa keaslian Prabowo ketika beredar di medsos dalam tangkapan layar suatu even rakornas Gerindra teriakan narator Prabowo melontarkan kalimat “Etik Endasmu!”. Itulah betapa sangat temperamen emosi Prabowo yang bilamana menjadi Presiden, rakyat tentulah tidak akan mau diselimuti situasi dan suasana keseharian dan kesehatian kenegaraan dan kebangsaan kelak akan selalu diricuhkan dan digegerkan dengan masalah sengkawut karena emosi pribadinya sendiri. Ini sama tidak etis, tidak kompetensi dan tidak kapabilitasnya Gibran ketika memberikan saran ke Ibu hamil pentingnya asam sulfat sebagai bagian unsur penting untuk pertumbuhan bayi. Padahal, yang benar, dimaksud adalah asam folat. Sungguh! Amatlah tidak etis! Terlecehkan lah para ibu hamil itu. Belum lagi kalau kita melihat perilaku keduanya di masa 75 hari kampanye ini: Jokowi, Prabowo dan Gibran, ketiganya yang masih menjabat jabatannya di pemerintahan menggunakan instrumen dan elemen personal aparat dan fasilitas sarana prasarana pemerintahan untuk melakukan pengaruh penguatan kampanye pemenangan. Tak perlu disebutkan di sini satu per satu dari sudah puluhan jenis modus operandinya. Yang paling curang, culas dan licik, adalah adanya upaya pengerahan dan penggalangan aparatur desa dari seluruh Indonesia melalui APDESI menghadirkan delapan asosiasi aparatur perangkat desa dengan melakukan pertemuan di GBK Senayan. Tentulah ada maksud dan tujuan. Karena setelah adanya momentum program perpanjangan Bansos dan BLT diperpanjang hingga Maret 2024 ternyata kemudian berkembang adanya kabar program ini menjadi alat intimidasi bagi kepentingan pemenangan paslon ini. Dan sudah pasti ini tak terlepas dari aparatur perangkat desa dalam pengelolaannya. Juga PPATK belakangan menangkap adanya indikasi pelanggaran dalam hal penggalangan dana bagi kepentingan pemenangan kampanye paslon tertentu berasal dari sumber-sumber dana ilegal, salah satunya dari tambang minerba ilegal. Jumlahnya, tereskalasi trilyunan. Ini akan bertambah jumlahnya tereskalasi menjadi ratusan trilyun bilamana dirangkaikan dengan kepentingan banyaknya dana ilegal dari sumber-sumber peredaran dan perdagangan gelap narkotika; ilegal logging dan penyelundupan gelap barang lainnya, seperti miras; perilaku penyelewengan dan penyimpangan bea cukai; pembiaran pinjol, judi online dan slot gaming; dsb. Itu semua tata kelolanya harus melibatkan para pemegang kewenangan, terutama aparat kepolisian dan militer yang juga sudah terendus bau kebusukan konspirasi dan kolusinya. Ini semua sungguh-sungguh sangat membahayakan bagi terwujudnya terselenggara Pilpres 2024 yang jujur dan adil yang akan mengancam ambruknya nilai fairness sebagai pilar demokrasi. Sementara, hingga kini lembaga berkompeten penyelenggara Pilpres dan Pemilu 2024, KPU, Bawaslu dan MK masih juga tetap membisu atau memang sengaja mendiamkan? Tak ada pernyataan dan tindakan sanksi signifikan yang paling tidak menjadi peringatan keras? Jangankan menjadi efek jera? Terlebih, kebohongan dan kemunafikan seorang calon pemimpin bangsa pun telah dipertontonkan dalam debat perdana KPU lalu: “Mas Anies…. rakyatlah yang akan menentukan saya dipilih atau tidak. Saya tidak perlu jabatan…. sorry yee… sorry yee!”. Tetapi, terhadap pernyataan ambigunya itu sangat berlawanan dengan begitu sangat keras, ambisius, ngotot dan melakukan penghalalan segala cara untuk meraih jabatan dari kelembagaan Presiden itu? Pertanyaaan selanjutnya, lantas apakah itu tidak berarti melecehkan kelembagaan Presiden itu sendiri? Karena jabatan Presiden itu akan melekat pada dirinya sendiri, apakah itu tidak berarti juga melecehkan dirinya sendiri? Seperti terjadi pada simbolisasi gemoy, disematkan ke tetua yang sesungguhnya sudah tak patut, tak santun dan tak lucu? Karena lembaga kepresidenan adalah suatu keseriusan sebagai lembaga terhormat yang akan menentukan nasib rakyat dan perikehidupan bangsa ke depan! Bukan lembaga gemoy hanya untuk main-main menari dan mempertontonkan kelucuan?! Jawabannya, pastilah rakyat takkan memilih calon presiden gemoy!! Yang berkepuraan pula!! [] Mustikasari Bekasi, 19 Desember 2023. Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Jokowi Perlu Percepat Gibran Menjadi Presiden

Untuk Apa Jadi Presiden, Kalau Menyimpang dari Al-Qur’an?

Deklarasikan Anies sebagai Presiden Rakyat

Pilihlah Presiden yang Beretika dan Punya Rasa Malu