Lucunya DK PBB, Israel-AS yang Nyerang Duluan Kok Iran yang Diminta Setop Serangan
New York (SI Online) – Dewan Keamanan (DK) PBB resmi mengesahkan resolusi yang menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap negara-negara di kawasan Teluk, pada Rabu (11/03/2026).
Resolusi tersebut disahkan dengan 13 suara dukungan. Rusia dan China memilih untuk abstain sebagai bentuk protes atas ketidakadilan substansi dokumen tersebut.
Namun, resolusi ini memicu sorotan lantaran dianggap menutup mata terhadap agresi militer yang lebih dulu dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Dalam poin utamanya, DK PBB menuntut Iran menghentikan semua serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Dunia internasional juga menyoroti aksi Iran yang juga menghalangi navigasi di Selat Hormuz sebagai balasan atas gempuran AS-Israel.
“Mengutuk setiap tindakan atau ancaman oleh Republik Islam Iran yang bertujuan untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz,” bunyi petikan resolusi tersebut, sebagaimana dikutip dari AFP.
Namun, resolusi ini tidak menyinggung sama sekali menyinggung AS dan Israel yang memulai perang pada 28 Februari lalu dan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Rusia dan China secara tegas menyatakan keberatan mereka. Kedua negara menilai resolusi itu tidak mengakui adanya aksi permusuhan awal yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap kedaulatan Iran.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengecam keras keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai ketidakadilan yang nyata.
Menurutnya, Iran adalah korban agresi yang justru dipaksa berhenti membela diri. “Serangan terhadap kami dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi dan para pejabat, yang menyebabkan kematian ribuan korban,” tegas Iravani, dikutip dari Al Jazeera.
Iravani membeberkan data dampak serangan AS-Israel menyebabkan 1.348 warga sipil tewas, 17.000 orang terluka, dan 19.000 lokasi sipil hancur sejak 28 Februari. Ia menilai hal ini sebagai penyalahgunaan mandat DK PBB demi mengejar agenda politik negara anggota tertentu.
