Mengapa Arab Saudi Pegang Kunci Berdirinya Negara Palestina?
Palestina dan Legitimasi Kerajaan Saudi
Konsistensi itu juga mencerminkan persoalan legitimasi negara yang lebih luas. Bagi monarki Saudi, dukungan terhadap negara Palestina tidak pernah semata-mata merupakan kebijakan luar negeri.
Dukungan tersebut telah menjadi salah satu pilar legitimasi politik dan keagamaan kerajaan, yang berakar pada peran raja sebagai Penjaga Dua Masjid Suci (Custodian of the Two Holy Mosques) serta diperkuat oleh posisi Arab Saudi sebagai pemimpin di dunia Arab dan Islam.
Makna dari kesinambungan kebijakan itu semakin terlihat setelah lahirnya Perjanjian Abraham (Abraham Accords) pada tahun 2020.
Melalui normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang kemudian diikuti Maroko dan Sudan, perjanjian tersebut menunjukkan bahwa normalisasi Arab-Israel dapat berlangsung tanpa adanya kemajuan dalam pembentukan negara Palestina.
Kesepakatan itu memang mengubah lanskap diplomasi kawasan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Palestina maupun melengkapi proses perdamaian yang lebih luas.
Berbagai pemerintahan Amerika Serikat memandang keterlibatan Arab Saudi sebagai elemen penting yang masih belum ada.
Perjanjian Abraham (Abraham Accords) dapat berkembang tanpa Riyadh, tetapi tidak akan memperoleh makna strategis sepenuhnya tanpa partisipasi kerajaan tersebut.
Setelah Perang Gaza
Pemerintahan Donald Trump kembali menempatkan normalisasi hubungan Saudi-Israel sebagai pusat diplomasi Timur Tengah. Namun, dorongan diplomatik ini harus dipahami dalam konteks baru pascaserangan 7 Oktober dan perang Gaza.
Perang di Gaza telah menciptakan lingkungan diplomatik yang sama sekali berbeda.
Inisiatif gencatan senjata berikut pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) menghadirkan kerangka kerja yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik, menstabilkan wilayah, serta memulai proses rekonstruksi.
Signifikansinya bukan karena menggantikan penyelesaian politik, melainkan karena menciptakan kondisi yang memungkinkan penyelesaian politik benar-benar dapat diwujudkan.
Namun bagi Arab Saudi, syarat politik yang paling mendasar tetap tidak berubah, yaitu berdirinya negara Palestina yang berdaulat secara nyata dan tidak dapat dibatalkan.
