Pengakuan Pekerja MBG: Nggak Manusiawi, Bekerja Setengah Rodi

Jakarta (SI Online) - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 ini mencapai Rp71 triliun. Angka ini, pada tahun anggaran 2026 mendatang akan melonjak menjadi Rp217,8 triliun. Artinya pagu anggaran yang diterima BGN melampaui Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp167,4 triliun dan Kepolisian Rp109,7 triliun. Meski di atas kertas anggaran BGN nampak sangat jumbo, tetapi realitas di lapangan sungguh sangat memprihatinkan. Terutama terkait sistem kerja dan gaji yang diterima para petugas di lapangan. Beragam keluhan disampaikan para pekerja, dari soal gaji yang dirapel hingga sistem kerja seperti kerja rodi, sistem kerja paksa yang diterapkan pemerintah kepada rakyat Nusantara di era kolonial Belanda dahulu. Seperti dilansir BBC News Indonesia, sejumlah pekerja di dapur MBG mengaku bekerja tanpa kontrak tertulis, jam kerja yang tidak menentu, dan kini terlambat menerima gaji. Berikut sejumlah cerita pengakuan para pekerja MBG: Merasa Tidak Manusiawi Dani sudah hilang kesabaran. Sudah beberapa bulan terakhir, gajinya tak kunjung dibayarkan. Pekerja di salah satu dapur MBG di Jawa Timur ini lantas mampir ke akun media sosial Instagram Badan Gizi Nasional (BGN) dan menulis komentar yang isinya meminta pemerintah membayar hasil keringatnya, secepatnya. "Kami dituntut [bekerja] tidak boleh lengah sedikit pun, karena ini menyangkut banyak nyawa. Masak gaji aja terlambat?" ungkapnya penuh kesal. Dani adalah satu dari ribuan lulusan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3, yang sedianya bakal ditugaskan sebagai Kepala Program Makan Bergizi Gratis alias kepala dapur di sejumlah daerah. Tapi, karena dapur di wilayahnya belum seluruhnya dibangun, Dani dipekerjakan sebagai pengawas dengan status "magang" di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. "Kami yang belum dapat dapur ini diarahkan untuk magang ke dapur terdekat wilayah kami. Walaupun pada praktiknya, enggak dekat, jauh dari lokasi tempat tinggal saya sekarang," tuturnya. Sebelum terjun ke dapur MBG, pria bergelar sarjana hukum di salah satu universitas negeri ini sempat menjalani pendidikan militer dasar selama satu bulan. Ia digembleng agar patuh pada perintah atasan dan siap bekerja 1x24 jam. Hingga awal Agustus, Dani bilang ditempatkan di salah satu dapur MBG, yang menurutnya cukup jauh. Jarak antara rumah dan lokasi dapur kira-kira 10 kilometer. Tak ada perjanjian kerja, apalagi kontrak kerja tertulis. Semuanya disampaikan lewat instruksi, mulai dari gaji sebesar Rp5,5 juta per bulan hingga apa-apa saja pekerjaan di lapangan. "Ya aneh banget sebenarnya, tapi enggak tahu lah, saya juga bingung," imbuhnya. Sebagai pengawas di dapur MBG, Dani mulai bekerja dari jam 01.00 WIB, mengontrol masakan yang akan disajikan ke penerima manfaat. Proses masak, katanya, biasa rampung sekitar pukul 05.00 WIB. Setelahnya, ia harus melototi proses penyajian masakan yang sudah matang ke ribuan ompreng agar sesuai standar BGN sampai jam 09.00 WIB. "Harus benar-benar jeli. Bayangkan ada 4.000 ompreng dan kami mengawasi satu per satu, supaya teliti dan enggak ada yang namanya keracunan atau kesalahan," paparnya. Pukul 09.00 WIB, dia akan ikut mengawal proses distribusi MBG ke seluruh penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, juga balita. Ilustrasi: Para pekerja menyiapkan makanan untuk MBG. [ANTARA] Sekitar jam 12.00 WIB, lagi-lagi Dani mengontrol dan menghitung ompreng yang dikembalikan dari penerima manfaat. Sebab, kalau sampai kurang, menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaannya berlanjut memantau pencucian ompreng sampai betul-betul bersih hingga pukul 18.00 WIB. "Jam 6 sore itu, kami lanjut persiapan memotong sayur, lauk, dan lain-lain, sampai jam 10 malam. Itu baru kami bisa rehat," ucapnya. "Nanti saya berangkat lagi ke dapur jam 1 pagi, begitu terus dari Senin sampai Jumat. Sekarang bayangkan kami kerja enggak bisa napas, enggak bisa bergerak ke mana-mana." Kalau dihitung, Dani bekerja 20 jam lebih sehari. Kadang, dia terpaksa curi-curi waktu untuk tidur selepas salat supaya badannya tidak ambruk. Pekerjaan ini, katanya, menuntut ketelitian dan ketepatan waktu. Sebab mereka, selalu diwanti-wanti bahwa makanan yang mereka siapkan menyangkut nyawa banyak orang. Perkaranya, hasil keringatnya tak kunjung cair di bulan ketiga bekerja. Gaji di bulan pertama dan kedua saja, dibayar sekaligus pada Oktober lalu. Sementara, dia butuh uang untuk keperluan sehari-hari: makan, beli bensin, dan kuota internet. "Kami punya grup SPPI Batch 3, dan semuanya mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, belum terima [gaji]. Kami disuruh sabar aja, tapi belum ada kepastian kapan dibayar," akunya. Dani, mengaku tak punya pilihan. Ia harus tetap bekerja di dapur MBG seperti biasanya demi menyukseskan program jagoan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia pun tidak mau para pekerja di dapur MBG dicap tidak becus. "Intinya kami sudah mendedikasikan hidup kami untuk MBG, tapi masak gaji kami ditunda-tunda." "Walaupun saya merasa kerja ini sebenarnya enggak manusiawi loh. Tapi ya bagaimana lagi, saya sudah mengabdikan diri untuk negara. Cari pekerjaan lain juga susah, banyak PHK. Kalau enggak kerja begini, mau makan apa?" akunya. Untuk mengisi rekeningnya yang betul-betul kosong, Dani terpaksa kerja sambilan menjadi pengemudi ojek online di hari libur. Dia juga tidak tahu sampai kapan status magang ini berakhir dan ditempatkan sebagai kepala dapur. Semuanya, serba tidak pasti. Tapi yang pasti, Dani merasa dieksploitasi. "Ini sudah eksploitasi sebenarnya. Saya ngerasa banget. Saya kira kayak gini berhenti di rezim Orde Baru, tapi mau gimana, nyari kerja susah. Jalanin saja walaupun setengah kerja rodi," cetusnya. Apa kata Kepala BGN? Seperti dilansir BBC News Indonesia, Kepala BGN Dadan Hindayana, mengakui ada persoalan dalam sistem penggajian Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bekerja di dapur MBG. Ia mengklaim pembayaran gaji itu akan diselesaikan dalam waktu dekat. "Kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini, kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember. Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dalam rapat beragendakan evaluasi program dan penyerapan anggaran tahun 2025 tersebut Kepala BGN mengatakan hingga kini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp43,4 triliun atau setara 61 persen dari total pagu sebesar Rp71 triliun. Dadan kemudian menjelaskan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Batch 1 dan 2 statusnya sudah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka ini sudah tidak ada masalah dengan gaji. Bahkan telah menerima tunjangan kinerja, klaimnya. Sedangkan untuk Batch 3, katanya, karena tesnya baru bulan ini maka anggarannya berbeda. Imbasnya, ada keterlambatan beberapa hari untuk pembayaran sebab menunggu proses pergeseran anggaran. "Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka sementara ini SPPI batch 3 ini dan juga AG (petugas ahli gizi) dan AK (akuntan) masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan," ucapnya. "Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran," tambahnya.[] Sumber: BBC News Indonesia

SHARE:

Artikel Terkait

Presiden Prabowo Perintahkan Kepala Daerah hingga Kades Periksa Dapur MBG

Tambah Lagi, Jenderal Aktif Polri Jadi Tersangka Korupsi BGN

MBG atau MBG Halal Berkah?

BGN: Narasi Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden adalah Hoaks

Bersihkan BGN, Putus Cengkeraman Oligarki Transaksional

BGN Efektifkan Anggaran MBG, Setop Dapur Baru