Seperti Bosnia, Gaza Sedang Menuju Semi-Protektorat

Oleh: Nidžara Ahmetašević*

Ketika rincian rencana perdamaian Gaza menjadi jelas dalam beberapa hari terakhir, sulit untuk tidak melihat kemiripannya dengan perjanjian yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina 30 tahun lalu.

Rencana Gaza menjanjikan penghentian serangan, tetapi pada saat yang sama melembagakan kendali eksternal tanpa batas. Para perancang rencana ini menjanjikan tata kelola bagi warga Palestina berdasarkan “standar internasional terbaik”. Orang Bosnia telah mendengar frasa ini selama tiga dekade terakhir. Hingga hari ini, kami masih tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya standar tersebut.

Yang kami ketahui adalah bahwa setelah penerapan rencana perdamaian yang dinegosiasikan oleh pihak asing, Bosnia berubah menjadi sebuah semi-protektorat: wilayah yang diperintah dari luar atas nama stabilitas, tanpa kedaulatan demokratis, dan di mana para pemegang kekuasaan pengambilan keputusan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kesepakatan Dayton, yang mengakhiri Perang Bosnia, dinegosiasikan di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat, dimediasi oleh para diplomat asing, dan disepakati oleh para pemimpin pihak-pihak yang bertikai—termasuk perwakilan negara-negara tetangga yang mendukung perang tersebut. Warga Bosnia biasa dikecualikan dari proses itu. Logika yang sama mendasari rencana Gaza: perdamaian dinegosiasikan tentang suatu rakyat, bukan bersama mereka.

Perjanjian perdamaian yang dicapai tanpa keterlibatan kami melegitimasi pembagian wilayah masa perang dan menciptakan dasar bagi sistem politik yang sangat terfragmentasi, menyerupai konfederasi: dua entitas (Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina) serta sebuah negara pusat yang lemah dengan kewenangan terbatas, di samping satu distrik terpisah (Brčko).

Secara nominal, kekuasaan dijalankan oleh Dewan Menteri dan sebuah Kepresidenan bergilir yang terdiri dari tiga anggota, masing-masing mewakili salah satu dari tiga kelompok etnis dominan. Konstitusi Bosnia dan Herzegovina—yang seharusnya menjadi dasar pemerintahan—tidak ditulis oleh warganya. Dokumen itu disusun dalam bahasa Inggris oleh mediator internasional yang sama yang menengahi perdamaian dan dimasukkan sebagai lampiran dalam kesepakatan tersebut. Hingga hari ini, tidak ada terjemahan resmi konstitusi itu ke dalam bahasa-bahasa lokal.

Dewan Menteri dan Kepresidenan tidak memegang kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan nyata berada di tangan komunitas internasional. Ia mengendalikan pengambilan keputusan negara melalui dua lembaga: Office of the High Representative (OHR/Kantor Perwakilan Tinggi) dan Peace Implementation Council (PIC/Dewan Implementasi Perdamaian).

Perwakilan Tinggi—yang menurut aturan harus berasal dari kalangan politisi Eropa—memiliki kewenangan untuk memberlakukan atau membatalkan undang-undang serta memberhentikan pejabat terpilih tanpa mekanisme hukum bagi mereka untuk menggugat. Hingga kini, warga Bosnia tidak pernah benar-benar mengetahui kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang ke posisi ini dan memberinya kewenangan tertinggi tanpa akuntabilitas.

PIC, yang terdiri dari 55 perwakilan berbagai pemerintah dan organisasi internasional—termasuk OSCE, NATO, dan Uni Eropa—barangkali paling mirip dengan Board of Peace (Dewan Perdamaian) Jalur Gaza. PIC mengawasi kerja Perwakilan Tinggi, yang pengangkatannya disetujui melalui proses yang juga tidak benar-benar dipahami oleh warga Bosnia. Keputusan-keputusan badan ini didorong oleh kepentingan masing-masing anggotanya dan disampaikan kepada publik melalui pernyataan media. Tidak ada kesempatan bagi siapa pun untuk mempertanyakan keputusan tersebut, dan para jurnalis tidak dapat mendiskusikannya dengan anggota PIC.

Badan-badan pemerintahan yang sedang dibentuk untuk Gaza pun serupa dalam hal keterpisahan dari akuntabilitas. Ada Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana negara-negara dapat membeli keanggotaan seharga 1 miliar dolar AS. Lalu ada dua dewan eksekutif: satu terdiri dari pejabat dan pebisnis AS, dan satu lagi dari pejabat Barat dan regional. Keduanya bertugas mengawasi pemerintahan lokal, beroperasi di atas otoritas domestik sambil mengklaim netralitas dan keahlian. Terakhir, ada pemerintahan teknokratis yang terdiri dari “warga Palestina yang berkualifikasi dan para pakar internasional” untuk mengelola Jalur Gaza.

Di Bosnia, sistem kendali asing dibangun bukan hanya di atas dominasi kekuatan luar, tetapi juga di atas kepatuhan elite lokal. Komunitas internasional secara konsisten bergantung pada aktor-aktor politik yang bersedia mempertahankan status quo sebagai imbalan atas akses terhadap kekuasaan. Pengaturan ini memberi ganjaran pada stagnasi dan menghukum perubahan sistemik. Ia melahirkan masyarakat sipil yang bergantung pada donor—aktif dan terlihat, tetapi pada akhirnya dapat dikelola dari luar.

Tidak mengherankan jika kritik terhadap komunitas internasional dan lembaga-lembaganya di Bosnia sering dibingkai sebagai ancaman terhadap perdamaian. Di masa lalu, OHR bahkan sampai membungkam sejumlah organisasi media yang secara terbuka kritis. Pada 1997, misalnya, pasukan NATO diminta untuk bertindak terhadap lembaga penyiaran publik Republika Srpska dan memutus siarannya. Pembenarannya adalah bahwa OHR ingin memastikan “norma internasional tentang profesionalisme media” dipatuhi.