Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden, Bahlil Jadi Jubir Oligarki?
Jakarta (SI Online) – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tiba-tiba menjadi topik pembicaraan. Bahlil, yang selama ini nyaris tak terdengar suaranya, secara tiba-tiba seolah menjadi juru bicara kaum oligarki.
Bahlil menyampaikan aspirasi kaum pengusaha yang ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Dengan gagasan ini secara otomatis berarti menunda Pemilu 2024.
Mulanya, Bahlil mengaku tertarik mengomentari hasil survei Indikitor Politik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, klaim Bahlil, para pengusaha berharap penundaan Pemilu 2024.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” klaim dia.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar mantan Ketua Umum HIPMI itu.
Sontak pernyataan Bahlil menuai reaksi dari banyak kalangan, terutama politisi dan aktivis. Bukan hanya politisi partai oposisi tetapi juga anggota koalisi pendukung Jokowi saat ini.
Tak Paham Konstitusi dan Inkonstitusional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan pernyataan Bahlil justru menunjukkan bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu tidak paham konstitusi negara ini.
“Praktik pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang digunakan Bahlil sebagai contoh yang bisa dilakukan saat ini, makin menunjukkan dia tidak pernah baca konstitusi, yakni UUD 1945,” kata Luqman kepada wartawan, Senin (10/1/2021).
