#Tolak Omnibus LawNASIONAL

Temui Jokowi, Muhammadiyah Sarankan Pelaksanaan UU Ciptaker Ditunda

Jakarta (SI Online) – Pengurus Pusat Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Jokowi. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pertemuan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 21 Oktober 2020 pada pukul 11-12.30 WIB.

Dari PP Muhammadiyah yang hadir adalah Ketum Prof. Haedar Nashir, Sekum Prof. Abdul Mu’ti dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Dr. Sutrisno Raharjo. Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Prof. Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” ungkap Mu’ti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).

Mu’ti juga mengatakan, Jokowi menegaskan sikapnya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.

“Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” ungkap Mu’ti.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir disebut mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.

Mu’ti mengatakan, terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden.

“Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku,” kata dia.

Mu’ti menyebutkan dasar pihaknya menyarankan hal tersebut. Dikatakannya, di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya.

“Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama,” pungkasnya.

red: shodiq ramadhan

Artikel Terkait

Back to top button