Ujaran Kebencian dan Kritik Penguasa, Samakah?

“Let the people have a political voice, the worker a social voice, the poor an economic voice, let the particular seize hold of the universal” – Jean Francois-Lyotard. Ujaran kebencian (hate speech) secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah tindakan menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu dengan mengeksploitasi sentimen identitas, baik agama, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, ideologi politik, dan variabel sejenisnya. Dalam ajang kontestasi politik, ujaran kebencian kerap dipakai pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik sekaligus menarik simpati publik. Eric Heinze dalam bukunya Hate Speech and Democratic Citizenship (2016) menyebut bahwa maraknya ujaran kebencian dalam kontestasi politik di sejumlah negara dalam satu dekade belakangan ini dilatari oleh setidaknya dua faktor. Pertama, masih dominannya sikap prasangka buruk satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Prasangka buruk biasanya berawal dari kebiasaan masyarakat yang gemar mengidentifikasi suatu kelompok dengan pelabelan (stereotype) tertentu. Pelabelan negatif pada kelompok tertentu seringkali menjadi awal lahirnya ujaran kebencian yang menyasar kelompok tersebut. Faktor kedua adalah adanya sikap inferior lantaran merasa tersisih atau terpinggirkan dari perebutan ruang sosial. Inferioritas inilah yang tidak jarang mengerucut pada sikap merasa terancam atas eksistensi kelompok yang mendominasi ruang sosial. Dalam konteks ini, ujaran kebencian lebih merupakan bentuk dari strategi untuk mendelegitimasi kelompok yang tengah dominan di ruang sosial. Kondisi yang demikian itu kerap terjadi dalam konteks perebutan kekuasaan politik. Pihak-pihak yang kalah dalam pertarungan politik kerap menjadikan ujaran kebencian sebagai senjata untuk melemahkan dominasi rezim yang tengah berkuasa. Biasanya, praktik ujaran kebencian itu diklaim sebagai bentuk kritisisme dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Ujaran Kebencian, Ambiguitas Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi Kasus ujaran kebencian atau hate speech menjadi satu kasus yang banyak menyita dan menguras perhatian bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2014 misalnya telah beredar sejumlah video ceramah di media online yang secara eksplisit menyerukan pada penontonnya menghunus pedang untuk membunuh atau menyingkirkan anggota keagamaan tertentu, seperti video KH. Abdul Qohar (Ketua FPI) Jawa Barat yang diunggah di youtube. Dosen Sosiologi UNJ sekaligus aktivis HAM Robertus Robet ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Robert dilaporkan karena orasinya pada Aksi Kamisan 28 Februari 2019 lalu yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang seolah-olah menghidupkan kembali dwifungsi TNI menjelang Pemilihan Presiden 2019. (kompas.com, 18/03/2019) Yang terbaru ditangkapnya warga negara asing, Jerry D Gray, yang dituduh menyebarkan kebencian kepada pemerintah. Dalam video itu, perekam menanyakan perihal kondisi Indonesia saat ini kepada Jerry. Terkait pertanyaan itu, Jerry menyebut bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat parah. "Memang kondisi Indonesia saat ini sangat parah, terlalu banyak kecurangan sama rezim yang ada sekarang. Sudah jelas ada instruksi komunis dan lain-lain masuk ke Indonesia mau diambil negara ini untuk dia sendiri," tutur Jerry dalam video itu. (cnnindonesia.com, 28/05/2019) Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat menurut Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apapun alasan pengkebiriannya, maka tak akan ada demokrasi (www.jimly.com). Oleh sebabnya kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh Konstitusi. Namun permasalahannya apakah kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi berarti kebebasan yang bebas sebebas-bebasnya atau perlu dibatasi? Dalam politik demokrasi, akan terjadi ambiguitas antara kebebasan untuk menyampaikan pendapat berupa kritik terhadap penguasa dengan ujaran kebencian. Karena prinsip dasarnya yang memisahkan antara kehidupan dan agama, membuat individu cenderung melakukan aktivitasnya dengan bebas termasuk kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasinya tanpa campur tangan pemerintah yang berkuasa. Tetapi, kebebasan berpendapat yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan bersifat paradoks, karena sebebas-bebasnya berpendapat dan berekspresi, masih terdapat suatu batasan dan memiliki undang-undang tersendiri. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kritik adalah: kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik yang disampaikan sejatinya dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Sebaliknya, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya. Kritik, dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan dan bijaksana. Tetapi, tetap tidak mengurangi ensensi kritiknya. Berbeda dengan ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan yang dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Bahkan tidak sopan dan tidak bijaksana serta, tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau prilaku seseorang. Harus ada pembedaan antara hate speech dan kritik. UU ITE dapat menjadi undang-undang yang melindungi masyarakat, namun karena ‘fleksibilitasnya’ dan minimnya pengetahuan masyarakat atas dikotomi free speech dan hate speech, UU ITE dapat disalahgunakan dan justru membuat banyak pihak yang mungkin pada hakikatnya tidak bersalah menjadi tersangka. Penguasa dapat menggunakan UU ITE untuk menyingkirkan lawan politiknya atau siapapun yang dapat mengancam dirinya. Di era demokrasi pun makin jelas terlihat, karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam masyarakat, yaitu antara yang memiliki kuasa dan yang tidak. Karena sejatinya, demokrasi bukanlah memihak kepada rakyat, melainkan memihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Islam dan Ujaran Kebencian Islam sangatlah berbeda dengan sistem demokrasi. Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, menyuruh berbuat kebaikan, berlaku adil dan menolong sesama, bahkan binatang melata sekalipun tidak boleh dianiaya. Namun di sisi lain Islam ‘mengajarkan kebencian’ dan menyeru manusia untuk membenci apa yang dibenci oleh Islam. Rasulullah bersabda: “Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, “Sesungguhnya Aku membenci si Fulan, maka bencilah ia.” Rasulullah saw. bersabda, “Kemudian Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci si Fulan, maka bencilah ia.” Rasul saw. bersabda, “Kemudian mereka pun membencinya dan setelah itu kebencian baginya akan diletakan di bumi.” (HR. Muslim) Dengan demikian hadits ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang dibenci oleh Allah Ta’ala. Masalahnya muncul ketika apa yang dibenci Allah itu justru dibela dan dilindungi oleh kekuasaan, lalu hukum dibuat untuk memberi sanksi kepada ‘siapa saja’ yang melanggarnya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE misalnya, berpeluang menjadi pasal ‘karet’ untuk menjerat siapa saja yang tidak disukai untuk diberi hukuman dengan alasan telah melakukan ‘ujaran kebencian’. Andai pasal ini diterapkan pada masa Rasulullah, tentu sahabat Abdullah bin Rawahah r.a bisa terjerat, karena beliau ‘menebar kebencian’ berdasarkan agama, yakni Yahudi. Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa’ bahwa Abdullah bin Rawahah berkata kepada Yahudi Khaibar: “Wahai kaum Yahudi! Kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kalian telah membunuh para Nabi dan telah mendustakan Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian.” Bahkan Rasulullah adalah orang yang paling layak dijerat dengan pasal tersebut karena beliau melaknat perilaku LGBT. “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari). Bukan hanya melaknat, beliau bahkan menyuruh menghukumnya dengan hukuman mati (tentu bukan untuk main hakim sendiri). Termasuk dalam hal ini adalah membenci orang yang suka mendebat perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam hadits Mutafaq ‘alaih dari ‘Aisyah dari Nabi saw., beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka menentang (mendebat) kebenaran”. Jika keburukan, kemaksiatan, kebohongan dan setiap pelanggaran dari hukum syara’ itu ditampilkan terang-terangan, siapapun pelakunya, maka hendaknya kita membenci pelakunya karena keburukannya tersebut. Bagaimana jika nanti dipersoalkan dengan UU ITE? Jika data yang disampaikan memang benar dan ada buktinya, dan ada dalil bahwa itu kemungkaran yang tidak ada ikhtilaf didalamnya, maka sampaikan saja, dipermasalahkan oleh manusia itu jauh lebih ringan daripada kelak kita dipermasalahkan oleh Allah Ta’ala, namun jangan lupa memilih kata-kata yang terbaik dan terjelas. Penguasa dalam sistem khilafah sekalipun, jika berbuat zalim tidak boleh didiamkan, apalagi penguasa dalam sistem sekulerisme, sistem yang meminggirkan hukum-hukum Allah dari kehidupan, maka kezaliman sistemnya, termasuk penguasanya tidak boleh didiamkan, mendiamkannya adalah kehinaan kelak di akhirat, dan sebagian kehinaan tersebut akan diperoleh di dunia, jika Allah menghendaki. Oleh karena itu, walau apapun risikonya, pangkal kemungkaran ini wajib diubah dengan aktivitas dakwah dan mengubah pemahaman umat, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah saw, bukan dengan teror fisik dan kekerasan. Wallahu A’lam. Drg Endartini Kusumastuti (Praktisi Kesehatan Kota Kendari)

SHARE:

Artikel Terkait

Pindahkan Luhut ke China

Suruh Pengkritik Pindah, Apa Negara Ini Punya Nenek Moyang Luhut?

Kritik Pemerintah, Ulama Arab Saudi Lari ke Luar Negeri untuk Hindari Kriminalisasi

Waketum MUI: Demonstrasi adalah Kritik untuk Memperbaiki