Unjuk Rasa di Tunisia Tuntut Pembebasan Empat Aktivis Global Sumud Flotilla
Kasus ini dinilai berlangsung di dalam sistem peradilan yang tidak independen dan tunduk pada monopoli kekuasaan eksekutif.
Bouaazi menyatakan komite percaya bahwa penuntut hukum terhadap aktivis armada tersebut bertujuan untuk mengriminalisasi solidaritas rakyat yang independen terhadap Palestina. Langkah ini dipandang sebagai pendekatan berbasis keamanan yang kian ketat terhadap aksi unjuk rasa di Tunisia.
Keempat aktivis tersebut merupakan anggota Global Sumud Flotilla, sebuah gerakan internasional yang berupaya menembus blokade Israel di Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Desakan Mobilisasi Massa
Demonstrasi terbaru ini menyusul pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa oleh mantan anggota Serikat Mahasiswa Umum Tunisia (UGET) dan para aktivis dari berbagai generasi gerakan mahasiswa. Mereka menyerukan pembebasan segera keempat tahanan, termasuk Naouar yang merupakan mantan sekretaris jenderal UGET.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa Saied dan pemerintahannya bertanggung jawab atas keselamatan para aktivis yang melakukan mogok makan. Mereka mendesak kelompok mahasiswa, serikat pekerja, serta organisasi masyarakat sipil untuk bersatu mengawal kasus ini.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal UGET Nidhal Khadraoui, Naouar dan para aktivis lainnya tetap teguh melanjutkan aksi mogok makan hingga mereka dibebaskan.
Khadraoui juga mengungkapkan bahwa Henchiri membutuhkan tindakan medis berupa operasi akibat komplikasi dari cedera lama saat ditahan di Israel. Namun, prosedur medis tersebut belum dijalankan meskipun ada rekomendasi dari dokter penjara.
Para pendukung Global Sumud Flotilla turut menggelar penyuaraan dan menegaskan bahwa penahanan berkelanjutan terhadap empat aktivis ini telah menjadi perhatian internasional.
Tindakan Represif yang Meluas
Kasus ini mengemuka di tengah kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia mengenai menyempitnya ruang gerak bagi masyarakat sipil di Tunisia.
Human Rights Watch menyatakan bahwa otoritas Tunisia semakin sering menggunakan undang-undang keuangan, anti-pencucian uang, dan kontra-terorisme terhadap aktivis masyarakat sipil. Kelompok tersebut juga mengkritik Saied atas pemusatan kekuasaan pada kepresidenan sejak 2021 yang melemahkan parlemen dan merusak independensi peradilan.
Pemerintahan Saied menolak tuduhan bahwa peradilan digunakan untuk membungkam lawan politik. Pihaknya mengklaim bahwa badan peradilan bersifat independen dan seluruh proses hukum dijalankan sesuai dengan undang-undang.
“Negara Tunisia, yang bertindak atas nama entitas Zionis, menghukum rekan-rekan kami atas perjuangan mereka untuk Gaza dan Palestina,” tegas Khadraoui kepada Al Jazeera.
“Semua tindakan ke depan akan berbentuk eskalasi, dan kami membebankan tanggung jawab penuh kepada otoritas Kais Saied atas pemenjaraan rekan-rekan kami,” pungkasnya.[]
Sumber: Aljazeera.com
